Ini Sejarah Kereta Api di Kalsel yang Butuh Investasi Besar

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel M Fitri Hernadi mengatakan, pemerintah daerah sudah pernah melakukan kajian pembangunan kereta api. Dana dibutuhkan hampir Rp100 triliunan untuk mega proyek kereta api yang dibahas pada tahun 2030 nanti.

Adapun rutenya Banjarmasin, Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tengah, Utara, Tabalong, hingga perbatasan Kaltim.

Investasi pembangunan trek kereta api diperkirakan sebesar Rp28 triliun. Belum lagi pembebasan lahannya dan berbagai perlengkapan penunjang kereta api.

"DED nya sudah selesai, namun kemungkinan paling cepat perencanaan rel kereta api ini akan dilanjutkan di 2030 menurut Kementerian Perhubungan," ucapnya.

Fitri melanjutkan, dengan anggaran seperti itu, tentu sangat berat bila melihat APBN apalagi APBD Kalsel. Sehingga perlu perhitungan yang tepat agar proyek itu bisa berjalan tanpa membebankan negara. 

Adapun alternatif yang murah, bahwa Kereta api pun akan digantikan dengan kereta gantung. Menurutnya, investasi kereta gantung jauh lebih irit dari pada kereta api.

Ia menghitung bisa mengirit 60 persen dari biaya kereta api. Meskipun bisa lebih murah, namun kekuatan APBD masih belum memadai, sehingga pihaknya pun mulai mencari investor.

Kereta gantung lebih murah, karena tidak banyak memerlukan lahan, hanya pada kaki-kakinya saja.

Pihaknya pun sudah menghitung bahwa, contoh rute Banjarmasin-Bandara-Banjarbaru itu hanya memerlukan Rp15 triliun sudah termasuk perlengkapan semuanya.

Sementara itu, pakar sejarah Mansyur menyebutkan, sejarah kereta api bukan barang barang bagi masyarakat Kalsel. Bahwa dulunya, jalur kereta api pernah ada di zaman kolonial Belanda pada 1888-1954 silam. 

Bukti kereta api zaman Belanda ini ditemukan di Pulau Laut di mana dipergunakan alat angkut pertambangan batu bara. 

Ia menyebutkan trek kereta api dari Semblimbingan-Pelabuhan Stagen sejauh 5 kilometer. Adapun hasil tambang batu bara tersebut sebatas untuk keperluan energi di antaranya kapal laut, lokomotif uap, dan pembangkit listrik.

Perusahaan kereta tambang tersebut dikelola Borneo Maatschappij dengan lebar spoor 600 milimeter serta sebagian berukuran 1067 milimeter. 

Demikian halnya diungkapkan Leopold dalam tesisnya, “De Gezondheidstoestand der Arbeiders bij de Steenkolen-mijnen van Poeloe Laoet” (1915).

Untuk mendukung terlaksananya operasional pertambangan batu bara, sejak tahun 1903 Pemerintah Hindia Belanda telah menyiapkan hal-hal pendukung sehingga investor dapat bekerja dengan baik.