Ahli Ungkap Pendapat Beda tentang Terdakwa Korupsi Tambang di Kukar
Samarinda, IDN Times - Keterangan saksi ahli akuntansi dan audit dalam sidang perkara dugaan korupsi pertambangan di lahan transmigrasi Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti dasar perhitungan kerugian keuangan negara. Ahli menilai, kepemilikan izin pertambangan yang sah dan pembayaran royalti kepada negara harus menjadi pertimbangan dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.
Hal itu disampaikan mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sudirman, saat memberikan keterangan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Samarinda, Jumat (6/11/2026).
"Jika perusahaan tambang memiliki izin sah dan telah membayar royalti, maka kewajiban negara selesai dan tidak ada kerugian," kata Sudirman dilaporkan Antara di Samarinda, Selasa (10/11/2026).
1. Kesaksian saksi ahli tentang kasus pertambangan
Sejumlah kapal tongkang melintasi Sungai Mahakam usai mengirim batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (18/1/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama, Sudirman menjelaskan bahwa batu bara yang terkandung di bawah permukaan tanah pada kawasan hak pengelolaan lahan (HPL) bukan merupakan milik pemegang sertifikat tanah. Menurut dia, pengelolaan komoditas tambang tersebut menjadi kewenangan pemerintah melalui mekanisme perizinan usaha pertambangan.
Dia menegaskan, audit kerugian keuangan negara harus didasarkan pada nilai kerugian yang riil dan terukur, bukan asumsi mengenai kepemilikan komoditas tambang.
Sudirman juga mengkritisi metode penghitungan kerugian yang hanya mengacu pada hasil penjualan batu bara dikurangi pembayaran royalti. Menurutnya, perhitungan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan.
"Standar audit tidak mengenal metode pendapatan, sehingga keliru jika kerugian dihitung dari hasil penjualan dikurangi royalti," ujarnya.
Dia menjelaskan, perhitungan dalam industri pertambangan harus memperhitungkan harga pokok penambangan, biaya operasional kantor, serta kewajiban pajak perusahaan kepada negara. Selain keterangan ahli akuntansi, persidangan juga menghadirkan ahli hukum pidana Prof Eva Zulfa yang menyoroti persoalan kedaluwarsa penuntutan terhadap salah satu terdakwa, Budiono Tanbun.
2. Perhitungan secara spesifik tentang harga pokok penambangan
Areal seluas 3 hektare di KHDTK Lempake Samarinda, dikeruk perusahaan tambang. (Dok. KHDTK Lempake Samarinda) Menurut Eva, perkara yang menjerat Budiono telah melewati batas waktu penuntutan apabila dihitung sejak yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Kemilau Rindang Abadi (KRA).
"Jelas untuk terdakwa Budiono Tanbun, kasus ini sudah masuk kedaluwarsa jika dihitung dari sejak berhentinya terdakwa sebagai Direktur PT Kemilau Rindang Abadi," kata Eva.
Dia merujuk Pasal 78 ayat (1) KUHP 1946 sebagai dasar hukum mengenai kedaluwarsa penuntutan. Ketentuan tersebut dinilai lebih menguntungkan bagi posisi terdakwa.
Keterangan itu sejalan dengan pembelaan Budiono yang menyatakan telah melepaskan seluruh kewenangan manajemen operasional perusahaan sejak lama.
"Saya telah diberhentikan dari direksi sejak perusahaan diambil alih manajemen Singapura pada 2007, sehingga tidak terlibat lagi di kepengurusan PT KRA," ujar Budiono.
3. Komplain dilayangkan kepada jaksa penuntut umum
Ilustrasi pengadilan (magnific.com/fabrikasimf) Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa juga menyampaikan keberatan terhadap langkah jaksa penuntut umum yang mengajukan berkas pemeriksaan dua ahli sebagai alat bukti surat.
Keberatan tersebut berkaitan dengan dokumen pemeriksaan ahli pertambangan Ahmad Redi dan ahli pertanahan Sri Winarsih. Penasihat hukum menilai penggunaan dokumen tersebut sebagai alat bukti surat berpotensi menghilangkan hak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap para ahli di persidangan.
Penasihat hukum terdakwa, Andi Simangunsong, berpendapat bahwa Pasal 239 huruf c KUHAP mengharuskan keterangan ahli dalam bentuk surat dibuat secara mandiri oleh ahli, bukan diformulasikan oleh penyidik.
"Pasal 239 huruf c KUHAP mewajibkan bukti surat dibuat mandiri oleh ahli, sehingga formulasi penyidik membuatnya gugur dan sekadar bernilai affidavit," tegas Andi.
