Banjarmasin, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) tak ingin kehilangan aset-aset berharganya. Mulai dari lahan, kendaraan bermotor, hingga barang elektronik.
Hal yang kerap manjadi masalah adalah aset kendaraan bermotor dan elekronik. Di mana aset ini sering terlambat dikembalikan oleh pegawai yang sudah purnatugas. Pegawai merasa aset yang dipinjampakai seperti milik sendiri.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menjelaskan bahwa aset-aset milik Pemko Banjarmasin kerap jadi masalah saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti laporan dan kendaraan bermotor.
Kendala di lapangan bahwa bagian bendahara pengelolan aset kesulitan melaporkan, sehingga tidak bisa tepat waktu diberikan. Hal ini karena jumlahnya yang terlalu banyak.
“Kendaraan bermotor sering menjadi temuan karena kelamaan dipinjampakaikan, akhirnya seperti milik sendiri dan pihak kami juga terkadang sulit menemukannya,” katanya.
Sambil merapikan aset daerah, Edi melakukan penanganan pengamanan aset agar mudah untuk dilakukan pendataan ulang atau yang ingin dihapuskan dan dimusnahkan. Dengan itu, nilai aset sendiri tidak terganggu.
Kemudian, pihaknya juga melakukan rutinitas penginventarisasian aset yang dilakukan setiap bulannya. Di mana hal itu biasanya dilaksanakan per enam bulan dan bahkan per tahun. Parahnya, pelaksanaan itu kerap menjadi temuan BPK.
"Kita akan lebih menginventarisasi aset dan kegiatannya juga diperbanyak, misalnya melakukan pengecekan setiap bulan. Mengapa per bulan, karena jumlah aset kita cukup banyak. Dengan rutinitas itu, pendataan akan lebih cepat selesai dan penanganannya juga tidak memakan waktu,” ujarnya.
“Sering kami temui aset yang mestinya dimusnahkan setelah dicek barangnya tidak ada, ini jadi mempengaruhi nilai aset,” tambahnya.
Persoalan aset tersebut ternyata mendapat perhatian oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Ia mengatakan penting memberi pemahaman agar aset bisa terjaga dan terpelihara dengan baik. Jangan sampai lahan bisa hilang, mobil bisa hilang, maka pentingnya di upgrade.
Jika ada pegawainya yang purnatugas, ia mengimbau untuk menyerahkan aset milik daerah, dengan kesadaran tanpa harus diambil. Termasuk yang tinggal di rumah dinas, kalau sudah selesai masa jabatan bisa langsung diserahkan.
"Itu penting dilakukan sebagai pengelolaan aset milik daerah dengan baik," tegasnya.
Apalagi, lanjutnya, fasilitas umum (Fasum) untuk diberi patok, agar lebih mengetahui manfaatnya. Penting juga diberikan barcode agar terbaca titik kordinatnya.
“Sebab apa yang sudah dibelanjakan dengan APBD itu menjadi aset yang bisa mendapat pengawasan dan pengelolaan dengan baik, "jelasnya.