Perceraian Kalbar Tembus 12.000 Kasus, Ekonomi Jadi Pemicu Utama

Ia menjelaskan, penyebab perceraian di Kalbar cukup beragam. Namun, persoalan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan, dengan kontribusi sekitar 40 persen dari perkara perceraian.

“Faktor-faktor penyebab perceraian itu sangat variatif, tapi yang terbanyak adalah masalah ekonomi. Sekitar 40 persen persoalan ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan perceraian,” ujarnya.

Selain persoalan ekonomi, perceraian juga dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), campur tangan pihak ketiga, serta pasangan yang meninggalkan rumah tangga selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan tanggung jawab.

Faktor lain yang turut muncul adalah perselingkuhan serta dampak perkembangan teknologi yang dapat memicu persoalan dalam rumah tangga.

Candra mengatakan, perkara perceraian juga terjadi pada berbagai kelompok usia. Tidak hanya pasangan yang telah lama menikah, perceraian juga terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya masih relatif muda.

Salah satu faktor yang dinilai berpengaruh adalah pernikahan di usia anak. Kalbar sendiri disebut termasuk daerah dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi secara nasional.

“Di Kalimantan Barat termasuk nomor empat di Indonesia, kalau tidak salah, untuk pernikahan dini atau pernikahan di usia anak-anak,” katanya.

Menurut Candra, pasangan yang menikah pada usia terlalu muda berpotensi belum memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Ketika muncul konflik, kondisi tersebut dapat membuat rumah tangga lebih rentan berakhir dengan perceraian.

“Karena mereka belum siap sebenarnya untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, sehingga pada saat terjadi konflik itu mudah untuk bercerai,” ujarnya.

Selain pasangan muda, angka perceraian juga cukup banyak terjadi pada kelompok usia 25 hingga 45 tahun. Bahkan, perkara perceraian juga masih ditemukan pada pasangan berusia di atas 50 hingga 60 tahun.

Dari sebaran wilayah, Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan jumlah perkara perceraian terbanyak di Kalbar. Di wilayah tersebut, perkara yang ditangani Pengadilan Agama mencapai sekitar 3.000 hingga 3.500 perkara.

Sementara itu, Kota Pontianak berada di posisi berikutnya, disusul sejumlah daerah seperti Sungai Raya dan Ketapang yang juga mencatat jumlah perkara cukup tinggi.

Tingginya angka perkara perceraian tersebut menunjukkan persoalan rumah tangga di Kalbar tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar pasangan, tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perubahan pola interaksi akibat perkembangan teknologi.