Bantuan Sosial Pandemik, Malah Ada Kerumunan Massa di Balikpapan

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid MN Fadli langsung menegur keras Dinas Koperasi dan UKM Kota Balikpapan. Pendaftaran para penerima bantuan dianggap berdampak negatif terhadap pandemik COVID-19 di Balikpapan. 

Sebagai catatan, Balikpapan tertinggi di Kaltim jumlah warga terpapar  virus sebanyak 6.556 kasus atau meningkat 18 persen dibanding 3 hari sebelumnya tercatat 5.543 kasus. 

Kerumunan massa dikhawatirkan memperburuk jumlah warga terpapar virus. 

"Kita sudah tegur OPD (organisasi perangkat daerah) yang membuka pendaftaran warga terdampak COVID-19, sehingga menyebabkan kerumunan.  Sekarang pendaftarannya lewat kelurahan masing-masing," ujar Sekdakot Balikpapan Sayid MN Fadli, Senin (26/7/2021).

Sayid MN Fadli mengatakan, bantuan langsung yang diberikan Balikpapan diutamakan kepada mereka yang terdampak langsung dengan adanya penerapan PPKM level IV. Terutama mereka yang berada di areal lokasi penutupan jalan dan beberapa fasilitas umum. 

Karenanya ada beberapa PKL dan pedagang yang tidak bisa berjualan akibat akses jalan atau kawasan fasum yang ditutup.

"PKL dan pedagang yang seperti ini kami lebih prioritaskan artinya mereka terdampak langsung PPKM," ujarnya.

Fadli menambahkan, saat ini beberapa OPD sudah diminta untuk berkoordinasi dengan para lurah untuk mendata dan verifikasi mereka yang benar-benar terdampak dari PPKM ini.

"Pendaftaran tidak harus terbuka dengan mengumpulkan orang, karena OPD kan punya data pada 2020 lalu, data itu saja yang diverifikasi ulang," paparnya.

Mengacu data 2020 lalu, Fadli menyebutkan terdapat 110  ribu kepala keluarga (KK) yang memperoleh bantuan tunai dari Pemkot Balikpapan. Totalnya terdapat 193 ribu KK di Balikpapan sehingga artinya 50 persen mereka memperoleh bantuan daerah. 

"Nah di 2021 ini kita melakukan verifikasi kembali dibantu pihak kelurahan, mana yang benar-benar terdampak langsung dari PPKM," katanya.

Fadli mencontohkan Pemkot Bandung berpenduduk 3 juta jiwa hanya mampu membantu 6 ribu KK. Pemkot Balikpapan diperkirakan hanya mampu membantu 25 persen dari total jumlah KK yang diperkirakan terdampak pandemik atau sekitar 50 ribu KK.  

"Di Bandung saja cuma 6 ribu KK yang dibantu, sementara penduduknya tiga juta, sehingga untuk di Balikpapan kami bisa bantu sekitar 25 persen saja dari jumlah KK atau sekitar 50 ribu KK," jelasnya.

Untuk pembagian bantuan langsung PPKM ini, rencananya Pemkot Balikpapan melalui Dinas Sosial akan menggandeng pihak Kantor Pos terkait mekanisme pembagiannya yang terpenting tidak sampai menimbulkan kerumunan dalam jumlah banyak, bisa melalui nomor urut.

"Rencananya mulai Rabu ini kita akan menyalurkan 100 KK yang terdampak PPKM level 4 di Balikpapan," jelasnya.

Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM Firti terlihat kecewa saat ditemui di Dinas Koperasi dan UKM Kota Balikpapan. Pasalnya, ia sudah terlanjur antre berjam-jam sedangkan yang diutamakan ternyata pelaku usaha warung makan. 

"Saya kecewa sudah antre sejak pagi, ternyata yang di utamakan warung makan, sedangkan kita yang warung kelontong masih harus dilihat lagi apakah terdampak atau tidak," keluhnya yang memiliki warung kelontong di Gunung Sari Ilir.

Firti mengatakan, PPKM darurat pastinya berdampak pada seluruh pelaku usaha termasuk mereka kelompok UMKM Balikpapan. Ia meminta agar daerah juga memedulikan pelaku UMKM lainnya yang sekarang kondisinya mengenaskan.