Bertetangga dengan IKN, PPU Meminta Alokasi Dana Insentif

15 Jun 2022, 20:00 WIB

Kantor Bupati Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)

Penajam, IDN Times - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta agar pemerintah pusat mengalokasikan dana insentif bagi mereka. Peruntukan dana insentif tersebut dianggap wajar mengingat posisi PPU yang bertetangga langsung dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kita berharap pemerintah pusat sudah saatnya bisa memberikan perhatian khusus kepada daerah, salah satunya terkait peningkatan dana insentif bagi Kabupaten PPU sebagai daerah asal IKN yang baru,” ujar Plt Bupati PPU Hamdam.

Hamdam menyampaikan permintaan tersebut saat rapat pembahasan penyiapan dokumen terkait usulan dana insentif khusus daerah asal IKN di Kantor Bupati PPU, baru-baru ini. Acara yang dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Tur Wahyu, Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang, dan sejumlah staf terkait lainnya.

1. Harapan agar usulan ini bisa disampaikan kepada pemerintah pusat

Bupati PPU. Ir. H. Hamdam (IDN Times/ Ervan)

Penyaluran dana insentif tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat PPU dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana publik. Apalagi memang kualitas pembangunan PPU yang masih tertinggal dibandingkan kota/kabupaten lain di Kaltim.

"Kami berharap bahwa keinginan Pemerintah Kabupaten PPU ini, dapat tersampaikan secara detail ke pemerintah pusat dan sudah bisa terwujud di anggaran pemerintah daerah PPU, dari alokasi dana insentif khusus dimaksud," pintanya.

Dalam pertemuan ini, pihaknya merumuskan beberapa hal penting terkait bagaimana Kabupaten PPU bisa mendapatkan peningkatan dana insentif bagi daerah dari pemerintah pusat sebagai asal IKN.

2. Kesenjangan yang terjadi di PPU sudah sangat jauh

Ilustrasi salah satu desa di Kecamatan Sepaku yang masuk kawasan IKN (IDN Times/Ervan)

Terkait pemindahan IKN ini, menurutnya, disparitas atau kesenjangan yang terjadi saat ini di PPU sudah sangatlah jauh. Mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan bahkan penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

“Termasuk di dalamnya problem peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar bisa mengejar ketertinggalan dari SDM yang akan masuk di IKN,” sebutnya.

Hamdam mengaku khawatir, ke depannya PPU akan jauh tertinggal pembangunannya dibandingkan IKN. Pemerintah tentunya memberikan prioritas tinggi dalam mendorong pembangunan IKN.

Di sisi lain, IKN tentunya membutuhkan dukungan dari daerah di sekitar di mana salah satunya adalah PPU.

3. Berharap jika IKN berkembang ke wilayah PPU ketersediaan air infrastruktur telah menunjang

Ilustrasi jalan pemukiman warga Desa Bumi Harapan, Sepaku (IDN Times/Ervan)

Dua daerah ini semestinya bisa saling bersinergi dalam mendorong pembangunan demi kepentingan masyarakat.

“Saya berharap jika nantinya IKN akan berkembang ke wilayah PPU, bagaimana ketersediaan air sudah dapat terpenuhi, infrastruktur jalan dan sebagainya juga telah menunjang,” papar Hamdam.

Ia juga berharap beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa PPU, agar bisa dialokasikan. Sehingga SDM PPU bisa bersaing dan bernilai jual. Formulasi beasiswa ini akan coba didiskusikan dengan pemerintah pusat.

"Kami akan coba rumuskan dan formulasikan Pemda PPU, sehingga kami dapat menjelaskan kepada pemerintah pusat secara detail dalam bentuk tertulis. Ini loh, keinginan PPU dalam menunjang IKN," ucapnya.

4. Pembangunan IKN di wilayah PPU ini zonasi yang ada dibagi menjadi beberapa kepentingan

Salah satu area di ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara yang bakal dibangun (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Pada kesempatan itu Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang mengatakan, terkait pembangunan IKN di wilayah PPU ini, zonasi yang ada dibagi menjadi beberapa kepentingan, pertama terkait dengan akses logistik. Bagaimana akses ini dapat secepatnya terbangun untuk mendukung pembangunan IKN.

Kemudian di luar akses logistik pemda PPU juga berharap bagaimana jalan-jalan pertanian di PPU sudah dapat terbangun sehingga dapat memudahkan untuk mengakses hasil pertanian ke wilayah IKN sebagai menyuplai kebutuhan di IKN nantinya.

Termasuk juga untuk kepentingan-kepentingan properti Pemda PPU tentunya sangat membutuhkan akses jalan yang baik, akses air bersih dan sebagainya sehingga dapat memudahkan dalam mendukung pembangunan IKN.

"Hal- hal semacam ini sudah harus disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten PPU sejak saat ini, " ucapnya.

5. Terkait usulan pemda PPU ingin sampaikan deskripsi secara tertulis ke pemerintah pusat

Rapat usulan dana insentif ke Pusat di pimpin Plt. Bupati PPU, Hamdam (IDN Times/Ervan)

Ditambahkan Nicko, terkait usulan dana insentif tersebut Pemda PPU ingin menyampaikan deskripsi secara tertulis kepada pemerintah pusat. Wehingga apa yang diinginkan oleh PPU secara riil dapat terbaca di anggaran pemerintah pusat untuk Kabupaten PPU.

"Jangan sampai disparitas itu nanti terjadi, ketika anggaran puluhan triliun rupiah sudah sampai ke IKN di Kecamatan Sepaku dan ternyata di Kabupaten PPU untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja tidak bisa," tegasnya.

Gambarannya, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja PPU baru bisa memenuhi sekitar 30 persen saja. Jumlah itu tentulah sangat jauh dari rata-rata nasional. Belum lagi terkait aksesibilitas jalan dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

"Persoalan-persoalan ini harapkan kami, bisa tersampaikan secara detail kepada pemerintah pusat sehingga keinginan kita bisa terwujud di anggaran," pungkasnya.