Bupati Evaluasi Aturan Penghambat Investasi di Penajam Paser Utara

Diakui Gafur, ada aturan yang dibuat berdasarkan kajian/ telaah oleh staf Aparatur Sipil Negara (ASN)  di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab PPU yang justru jadi penghambat investasi. Padahal dirinya selaku bupati sudah menginstruksikan agar setiap pengusaha yang ingin berinvestasi itu dipermudah.

"Saya ingin investor yang ingin berinvestasi itu dipermudah. Hal ini  sesuai dengan instruksi bapak Presiden RI Joko Widodo. Dan alhamdulillah saya sudah ketemu dengan Kepala BKPM selaku lembaga yang mengurusi bidang investasi di dalam negeri dan luar negeri dalam rangka membahas aturan - aturan investasi," katanya.

Untuk diketahui, lanjut Gafur, dalam pertemuan tersebut BKPM mengintruksikan ke Pemkab PPU melakukan asistensi yang kemudian hasilnya disampaikan kepada BKPM untuk ditindaklanjuti.

Selain itu juga akan dilakukan evaluasi aturan - aturan di PPU oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Termasuk para ASN yang bertugas namun mempersulit proses investasi. 

"Kami akan membersihkan ASN di PPU yang dinilai menghambat investasi karena merugikan bangsa dan negara," tegasnya.

Investasi itu, jelasnya, orang yang membawa dana untuk daerah sehingga PPU tidak tergantung hanya pada APBD. Jika dihambat, akan memperlambat perkembangan PPU, mengurangi lapangan kerja, dan menghambat perputaran ekonomi PPU.

"Mudahan melalui upaya yang kami lakukan dalam waktu dekat ada keputusan-keputusan dari pemerintah pusat maupun saya sendiri selaku bupati untuk mempercepat iklim investasi yang ada di PPU," pungkas Gafur.