Coffee Street Pontianak Ditertibkan, Apa Saja Pelanggarannya?

Kepala Dishub Kota Pontianak, Rendrayani, mengatakan penertiban tersebut diawali dengan pendataan coffee street yang beroperasi di sejumlah ruas jalan. Petugas juga memeriksa perizinan parkir yang digunakan untuk menunjang aktivitas perdagangan.

“Jadi kita pada dasarnya mendata dulu coffee street yang ada di wilayah Kota Pontianak. Kemudian juga pendataan parkir, karena parkir yang di jalan ini belum ada izin,” ujar Rendrayani, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, lokasi yang didatangi petugas belum memiliki kelengkapan izin sesuai ketentuan. Pendataan dilakukan sebagai langkah awal sebelum pelaku usaha mengurus perizinan yang diperlukan.

“Temuannya tadi izinnya belum ada semuanya, oleh karena itu kita data. Kemudian tadi parkir juga belum ada izin, nah ini kita lakukan pendataan untuk kemudian nanti pengurusan izin parkir,” katanya.

Selain memeriksa perizinan usaha dan parkir, petugas juga mengecek sumber pasokan listrik yang digunakan para pedagang. Pemeriksaan ini melibatkan PLN untuk memastikan penggunaan listrik tidak melanggar ketentuan dan berpotensi membahayakan masyarakat.

Manajer WLP Pontianak Kota, Dirga Permana Putera, mengatakan PLN mendukung upaya Pemkot Pontianak dalam menata aktivitas perdagangan di ruang publik.

“PLN selalu mendukung program pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Pontianak yang sedang melakukan penertiban dan pendataan,” ujar Dirga.

Dari hasil pemeriksaan malam itu, PLN tidak menemukan penggunaan listrik yang dicuri melalui fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Namun, sebagian besar pedagang diketahui memperoleh pasokan listrik dengan menyambungkan kabel dari rumah atau toko di sekitar lokasi.

“Untuk malam ini, setelah kita melakukan pemeriksaan, memang secara pemakaian tidak ada yang melalui pencurian melalui PJU dan sebagainya. Pedagang-pedagang di sekitar ini lebih didominasi mencantol dari rumah-rumah atau toko-toko yang ada,” jelasnya.

Petugas juga menemukan kabel yang diduga terhubung langsung ke sambungan listrik rumah tanpa menggunakan kWh meter. Meski tidak ditemukan pemakaian listrik saat pemeriksaan, kabel tersebut tetap diamankan untuk mencegah potensi pelanggaran di kemudian hari.

“Tidak ada ditemukan pemakaian. Artinya memang standby. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan atau nanti adanya pencurian listrik, barang tersebut kita amankan dan kita lakukan pengamanan,” kata Dirga.

Dirga menegaskan PLN tidak melarang masyarakat menjalankan usaha. Namun, penggunaan listrik untuk kegiatan komersial harus mengikuti prosedur resmi dan ketentuan yang berlaku.

Legalitas penggunaan lokasi usaha serta perizinan dari instansi terkait juga perlu dipenuhi agar aktivitas perdagangan dapat berjalan sesuai aturan.

“Dalam melakukan kegiatan usaha tentunya kami PLN sangat mendukung. Tapi kita ada prosedurnya, ada caranya. Dalam hal ini di Perda sudah diatur yang jelas,” tuturnya.

Penertiban ini menjadi langkah awal Pemkot Pontianak untuk menata keberadaan coffee street yang berkembang di sejumlah ruas jalan. Selain memastikan kelengkapan izin usaha dan parkir, penataan bertujuan menjaga ketertiban penggunaan ruang jalan serta keamanan instalasi listrik bagi pedagang dan masyarakat.