Dari HPN 2019, Sinergi Pers dan GPR Mutlak
Surabaya, IDN Times - Di hari kedua gelaran Hari Pers Nasional (HPN), Tim Kehumasan Pemkab Kutai Timur (Kutim), yang tergabung di dalam rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutim mengikuti Workshop Kehumasan yang mengangkat tema “Sinergi Pers dan Government Public Relation (GPR) Summit 2019 dalam Digitalisasi Ekonomi Kerakyatan” di Hotel Majapahit, Jumat (8/2/2019).
Bergabung Bersama peserta kegiatan sebanyak 150 orang. Terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas se-Indonesia, Anggota IPRA HUMAS, Humas Pemerintah, Humas Profesional BUMN/Swasta, Mahasiswa/Akademisi dan Pelaku UMKM/Startup Digital.
1. Pemberitaan harus berjalan dinamis dan terkini
Selain membahas tentang kehumasan, workshop kali ini juga berbagi informasi tentang strategi komunikasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Panitia Humas dan Protokol Pemprov Jawa Timur (Jatim) menghadirkan pembicara seperti Dirut Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Djoko Hendratto, Chief of Corporate Affairs Gojek Nila Marita, dan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Kutim Imam Sujono Lutfi menuturkan, strategi komunikasi dalam penyampaian informasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi sesuatu yang sangat penting.
“Intinya sistem implementasi pengelolaan informasi terutama pemberitaan harus berjalan dinamis dan terkini. Selain itu strategi komunikasi sebagai GPR tepat sasaran lewat program kepala daerah (Bupati) dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat,” jelas Imam didampingi Kasubag Pemberitaan Wardi dan Kasubag Dokumentasi dan Pendataan Ahyar Asdin yang turut hadir dalam seminar dimaksud.
2. Tugas Government Public Relation
Imam menambahkan sesuai paparan narasumber Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, bahwa tugas GPR memberikan informasi yang seluas-luasnya dan secara detail sudah diterapkan dalam redaksi Humas Pemkab Kutim.
“Hasilnya masyarakat akan paham maksud dan tujuan dari setiap program yang dilaksanakan melalui pemberitaan baik di media cetak seperti media cetak, elektronik maupun online,” tambah Imam.
3. Peran masyarakat wajib dilibatkan
Dalam strategi komunikasi yang disampaikan dalam workshop tersebut, masyarakat wajib dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Untuk mencapai tujuan ini, tentunya koordinasi antar satuan kerja perlu di intensifkan. Kami tentunya siap untuk mendukung serta menyebarluaskan informasi program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD melalui media yang kami miliki (website, media internal dan social medial) maupun dengan media yang telah melakukan kerja sama dengan Pemkab Kutim,” pungkasnya.
