Landak, IDN Times - Seorang pria berinisial PP harus berurusan dengan hukum setelah diamankan aparat kepolisian atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Terduga pelaku ditangkap tim Jatanras Satreskrim Polres Landak di wilayah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Jumat (13/11/2026) malam.
Kasus yang terjadi di Kecamatan Menyuke tersebut kini tengah ditangani aparat kepolisian. Berdasarkan dugaan sementara, peristiwa itu berlangsung di rumah PP.
Kasat Reskrim Polres Landak, AKP Kuswiyanto menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan selama dua hari berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan pada 16 September 2026.
Tim Jatanras yang dipimpin Kanit Jatanras Aiptu Ernest Jhon Riverdi Nge kemudian bergerak mencari keberadaan PP. Setelah mendapatkan informasi bahwa pria tersebut berada di kediamannya, petugas berkoordinasi dengan Polsek Menyuke untuk melakukan penindakan.
“Namun, upaya pertama petugas belum membuahkan hasil. Saat mendatangi rumah yang dimaksud, PP tidak ditemukan di lokasi. Polisi tidak menghentikan pencarian,” ungkapnya, Minggu (15/11/2026).
Petugas kemudian melanjutkan penyisiran hingga akhirnya keberadaan PP berhasil diketahui. Terduga pelaku pun diamankan sekitar pukul 19.30 WIB.
“Dari keterangan awal, dugaan persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi di kediaman PP di Menyuke. PP diduga melakukan perbuatan tersebut saat berada di bawah pengaruh minuman beralkohol,” ungkap Kuswiyanto.
Setelah ditangkap, PP langsung dibawa ke Mapolres Landak untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Atas dugaan perbuatannya, PP disangkakan melanggar ketentuan pidana terkait persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan KUHP.
Di sisi lain, kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap terduga pelaku, tetapi juga pada perlindungan anak yang menjadi korban.
Kuswiyanto memastikan identitas korban dirahasiakan. Kondisi psikologis anak juga menjadi perhatian agar proses penanganan perkara tidak menimbulkan tekanan maupun trauma tambahan.
“Kami mengedepankan perlindungan terhadap korban, termasuk menjaga identitas dan kondisi psikologis anak agar tidak mengalami tekanan maupun trauma tambahan,” tukasnya.