Samarinda, IDN Times - Penertiban bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) Segmen Pasar Segiri tetap berlanjut. Sebelumnya Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur, hanya menarget tiga hari penyelesaian. Terhitung sejak 5-7 Agustus 2020.
“Sesuai perintah Pak Wali (Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang) sampai selesai,” ujar Sugeng Chairuddin, sekretaris kota Samarinda saat dikonfirmasi pada Jumat (7/8/2020) sore.
Pembersihan kawasan sempadan anak Sungai Mahakam ini memang mendesak lantaran menjadi satu dari sekian biang banjir di Samarinda. Penyempitan dan sedimentasi yang tak tertolong jadi penyebabnya. Idealnya lebar sungai itu mencapai 40 meter, akan tetapi kondisi SKM saat ini hanya kisaran 25 meter saja. Sementara data sedimentasi terakhir tercatat hanya 175 meter kubik per detik, padahal sebelumnya bisa menampung 400 kubik. Itulah yang jadi alasan Pemkot Samarinda kukuh dengan menertibkan ratusan bangunan warga di bantaran sungai tersebut.
“Pak Gub (Gubernur Kaltim Isran Noor) sudah melaporkan (kegiatan penertiban bangunan di bantaran SKM) dan beliau mendukung sepenuhnya pengosongan Segmen Pasar Segiri,” kata mantan lurah Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu ini.
Terdapat 210 bangunan di RT 28 yang hendak ditertibkan oleh Satpol PP Samarinda. Ratusan rumah itu masuk segmen Pasar Segiri yang bersisian langsung dengan SKM. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38/2011 tentang Sungai atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/2015 tentang Sempadan Sungai, dijelaskan bahwa tak ada bangunan yang berdiri minimal 10 meter dari bibir sungai. Itu artinya kawasan tersebut harus steril dari konstruksi dan mesti diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau (RTH). Kecuali instalasi pengelolaan air (IPA), dermaga yang boleh berdiri di tepi sungai. Pun demikian rumah ibadah yang terlanjur berdiri mendapat pengkhususan.
“Sudah 133 bangunan yang menerima uang santunan tersisa 71 (pemilik) bangunan menolak,” terangnya.
Nantinya setelah urusan pembongkaran rumah di kawasan RT 28 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu tuntas maka segera berlanjut ke dua rukun tetangga lainnya yakni RT 26 dan 27. Sugeng pun menegaskan bukan pemkot tidak membayar duit santunan, tapi warga yang menolak menuntut relokasi. Namun ingin tersebut tak bisa ditunaikan pemerintah lantaran terbentur aturan.
“Saat ini sudah 63 persen bangunan yang dibongkar dan bakal sampai selesai. Ingat penertiban ini untuk kemaslahatan, terutama dalam pengendalian banjir,” tutupnya.