Heboh saat Vaksinasi, Kapolda Kaltim pun Turun Atur Kerumunan

Herry mengatakan, pemberian vaksin ini dilaksanakan bagi warga sekitar dan keluarga besar Polda Kaltim yang belum mendapatkan vaksinasi.  Jumlah vaksin yang siapkan sebanyak 1.400 dosis.

“Tapi kalau saya lihat animonya cukup besar, maka saya sudah perintahkan Kabid Dokes untuk antisipasi menyiapkan vaksin tambahan agar jangan sampai kurang,” ujar Herry.

Ditambahkanya, pemberian vaksin ini untuk dosis yang pertama, harapannya seluruh warga bisa mendapatkan vaksin agar tercapai kekebalan komunal atau herd imunnity.

Kapolda Kaltim mengatakan, strategi penanganan COVID-19 ini ada di hulu yang fungsinya untuk mencegah dan di hilir untuk penanganan. Di hulu dengan penerapan prokes, kemudian testing dan tracing serta vaksinasi untuk menghambat penularan di mana saat ini gencar dilakukan melalui PPKM.  Kemudian di hilir ada treatmen di mana dilakukan pengobatan bagi yang sakit.

“Kalau mereka yang sakit ini, intinya adalah rumah sakit dengan segala kelengkapannya, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, obat hingga oksigen, tempat tidur, semua itu harus siap,” paparnya.

Polri dan TNI, katanya, konsentrasi pada hulu yakni pencegahan dan upaya ini harus mendapat dukungan semua pihak terutama masyarakat untuk mentaati prokes.

“Dari dulu sampai sekarang, perintahnya adalah mendisiplinkan masyarakat karena kita tahu ada sisi yang susah dilakukan di situ, ketaatan dan disiplin untuk melakukan prokes masih harus diteriak-teriakin. Contohnya tadi kerumunan terjadi, hanya untuk antre dan jaga jarak saja perlu ketegasan,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang, Herry memastikan akan ada evaluasi yang akan dilakukan. Apakah apa yang telah dilakukan dalam PPKM lavel 4 perpanjangan ini sudah efektif dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19.

“Dan saya kira, maraknya testing yang dilakukan saat ini, menjadi penyebab tingginya angka kasus yang terpapar, di mana anti gen positif saat ini dinyatakan masuk dalam kasus terpapar,” jelasnya.

Ditambahkannya, PPKM level 4 ini dilakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat namun perkembangan ekonomi juga tetap bisa berjalan.

“Makanya pemerintah mengizinkan pedagang asongan boleh berjualan, pasar boleh buka, tapi dengan syarat prokes harus ketat,” tutupnya.