Lembaga Survei Soroti Rendahnya Tiga Kepuasan Publik di Balikpapan

Brand Politika pun lantas menyebutkan tiga kepuasan publik Balikpapan yang rendah, yakni soal kestabilan harga sembako, tingkat kemiskinan, dan tentang lapangan pekerjaan. Tiga pelayanan publik tersebut tingkat kepuasannya masing-masing, 19,2 persen, 37,2 persen, dan 43,2 persen. 

Padahal tiga pelayanan publik di atas masuk dalam sembilan program prioritas dijalankan Wali Kota Balikpapan. 

Di sisi lain, tingkat kepuasan atas program prioritas lainnya cukup tinggi. Yakni, tentang pelayanan keamanan lingkungan (87 persen), sosial kemasyarakatan (86,8 persen), pelayanan fasilitas kesehatan (82,6 persen), dan pendidikan (75,6 persen).

"Margin eror survei ini 4,38 persen dengan sistem tatap muka kuesioner kepada 500 responden di enam kecamatan tersebar di Balikpapan," papar Eko. 

Saat bersamaan pula, Brand Politika pun menyurvei tingkat kepuasan masyarakat atas kepemimpinan para tokoh masyarakat di Balikpapan. Hasilnya pun cukup mengejutkan, di mana mayoritas masyarakat Balikpapan masih puas dengan kepemimpinan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. 

Meskipun terdapat tiga pelayanan publik yang tingkat kepuasannya rendah, yakni soal kestabilan harga sembako, tingkat kemiskinan, dan tentang lapangan pekerjaan. 

Tingkat popularitas dan kesukaan pada sosok Rahmad Mas'ud, menurut Eko berbanding lurus di mana persentase di angka 97 persen dan 92,1 persen. Sedangkan para kandidat lainnya popularitas dan elektabilitas masih jauh di bawah dari kisaran 9 persen hingga 69,6 persen.

Hanya terdapat empat nama tokoh di Balikpapan yang popularitasnya bisa membayangi Rahmad Mas'ud, yakni Heri Bambang (mantan Wakil Wali Kota Balikpapan), Andi Burhanuddin Solong (mantan Ketua DPRD Balikpapan), Ahmad Basir (tokoh politik), dan Safaruddin (mantan Kapolda Kaltim).  

Meskipun memang hasil survei popularitas dan kesukaan masyarakat terhadap mereka kisaran 51,4 persen hingga 69,6 persen. 

Brand Politika menggelar survei popularitas dan kesukaan pada 20 nama tokoh terkenal di Balikpapan.

Dalam kesempatan itu pula, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspindo) Kaltim turut menyuarakan soal minimnya  peluang kerja bagi masyarakat Kaltim. Terlebih sejak pandemik COVID-19 melanda dunia hingga berdampak negatif pada perekonomian di Indonesia dan juga Kaltim. 

Bahkan di saat Pemerintah Pusat menggelar megaproyek refinery development master plan (RDMP) kilang minyak Pertamina di Balikpapan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hingga proyek methanol di Kutai Timur. Tiga proyek besar di Kaltim yang dipastikan menelan investasi hingga ratusan triliun rupiah ini. 

Dampaknya belum signifikan dirasakan. 

"Belum banyak dirasakan bagi masyarakat Kaltim," kata Ketua Aspindo Kaltim Slamet Broto Siswoyo. 

Slamet menyebutkan tahun 2023 nanti, proyek RDMP Pertamina Balikpapan diperkirakan membutuhkan sebanyak 19 ribu tenaga kerja dan IKN Nusantara 200 ribu tenaga kerja. Demikian pun proyek methanol Kutai Timur yang butuh 2 ribu tenaga kerja.

"Penggunaan tenaga kerja di Kaltim hanya 25 hingga 30 persen saja," keluhnya.  

Slamet mengatakan, mayoritas tenaga kerja lokal di Kaltim terganjal keterbatasan soal kepemilikan sertifikat kompetensi profesi diterbitkan masing-masing asosiasi. Hingga akhirnya, peluang kerja ini akhirnya gagal dimanfaatkan oleh tenaga kerja lokal. 

Para pengusaha pun akhirnya terpaksa mendatangkan tenaga kerja dari luar yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi profesi. 

"Para pengusaha sebenarnya lebih memilih tenaga kerja lokal, karena akan lebih hemat. Tapi dengan adanya aturan itu, mereka terpaksa juga mendatangkan tenaga kerja dari luar," papar Slamet. 

Pihak Aspindo Kaltim, menurut Slamet, sudah pula mengupayakan pembentukan Layanan Sertifikasi Kompetensi (LSP) dalam melatih tenaga kerja lokal agar memiliki sertifikasi. Meskipun dalam prosesnya, LSP Aspindo ini terganjal dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Surat dari Menteri PUPR ini mengatur tentang pembentukan LSP yang harus diinisiasi oleh asosiasi di bidangnya masing-masing. 

"Aspindo dianggap tidak bisa karena sifatnya yang umum," tutur Slamet. 

Pengamat kebijakan publik Rocky Gerung turut menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap prosedural di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik. Terlebih dalam situasi pandemik COVID-19 di mana masing-masing negara bersaing agar bisa segera bangkit. 

Rocky pun menyebutkan pernyataan International Labour Organization (ILO) tentang angka pengangguran dunia mencapai 75 juta orang di masa pandemik. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak buruk perekonomiannya diakibatkan wabah ini.

Karenanya, ia sangat mendukung agar pemerintah pusat mengupayakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonominya. Salah satunya dengan memberikan kesempatan kerja yang sama pada seluruh masyarakat. 

"Jangan terlalu prosedural, apakah untuk mengaduk semen aja butuh sertifikasi kompetensi? Itu kan sudah menjadi keahlian dia sehari-hari," paparnya di Balikpapan. 

Karena bila tidak dilakukan, Rocky khawatir, Indonesia tidak bisa secara cepat bangkit perekonomiannya pasca pandemik COVID-19. Kalah bersaing dengan negara lain, bahkan untuk wilayah di Asean seperti Malaysia, Thailand, dan Philipina.