Longsor di Samarinda Seberang, Dewan Bakal Panggil Perusahaan Tambang

Yama, sapaan karibnya, menyatakan sudah berkoordinasi dengan DPRD Samarinda. Dari para legislator ini kemudian disambungkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Dari penghitungan, paling tidak butuh waktu tujuh bulan. Karena jumlah longsoran mencapai 52 ribu meter kubik. Lokasi ini memang harus dibangun tembok permanen. Agar tanah tak longsor. Bahkan, dari diskusi bersama wakil rakyat, mereka meminta agar semua perusahaan tambang di Samarinda Seberang kerja sama untuk membersihkan longsoran itu.

“Bahkan, mereka (DPRD Samarinda) berencana untuk memanggil pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan tersebut. Tapi kami masih buat berita acara setelahnya, baru kami panggil,” terangnya.

Nantinya setelah surat dilayangkan, lanjutnya, pemilik IUP bakal diminta membersihkan tanah yang longsor ke badan jalan. Tak hanya itu, perusahaan emas hitam ini juga diharapkan membuat tanggul di sisi jalan agar tak ada tanah yang lari ke jalan. Sebab jalur ini begitu penting bagi warga Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran. Selain itu, perusahaan ini juga diminta menanam tumbuhan menutup tanah (cover crop).

“Perusahaan harus tanggung jawab walaupun sebelumnya merasa sudah reklamasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Azwar Bursa menerangkan hal senada. Kawasan longsor itu pernah ada aktivitas batu bara, namun itu 10 tahun lalu atau 2010 silam. Tidak hanya satu perusahaan. Ada dua perusahaan. Bahkan salah satu di antaranya baru berhenti mengeruk pada 2016 lalu.

“Intinya DLH Samarinda sudah rapat koordinasi. Dari berita acaranya melibatkan perusahaan terkait. Tapi statusnya hanya menyewa lahan saja,” pungkasnya.