Lonjakan Kasus Luar Jawa, BNPB Langsung Cek Penanganan COVID-19 Kaltim

Ia menjelaskan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo ingin mengetahui bagaimana Kaltim merespons angka kasus yang melonjak. Menurutnya, baik gubernur maupun bupati/ wali kota pada dasarnya sudah menangani kasus dengan baik.

"Namun kasus masih meningkat. Dari koordinasi kami, terlihat masih ada yang perlu dibenahi. Mulai hulu hingga hilir. Maksudnya penanganan orang yang terkonfirmasi maupun terpapar COVID-19," urainya. 

Misalnya berkaitan dengan penggolongan orang terkonfirmasi positif, bagaimana treatment-nya. Misalnya mereka yang menjalani isolasi mandiri adalah orang tanpa gejala atau bergejala ringan. 

"Karena dari pengalaman penanganan di Jawa dan Bali, fatality kerap terjadi karena pemburukan. Pasien dibawa ke rumah sakit ketika sudah kritis. Kenapa, mungkin saat isoman tidak ada monitoring," jelasnya.

Kemungkinan lain adalah karena pasien memiliki komorbid atau penyakit bawaan. "Bisa juga usia lanjut atau tempat yang tidak memenuhi syarat. Ini semua kita tata nanti," terangnya.

Dalam koordinasi tersebut, lanjutnya, Ganip juga menerangkan bagaimana seharusnya penanganan para pasien positif. "Mana yang isoter, mana yang harus dirujuk," ungkapnya. 

Melihat protokol kesehatan di Kaltim, Ganip sebenarnya sangat mengapresiasi. Karena kedisiplinan Kaltim dalam penerapan protokol kesehatan nilainya cukup tinggi. 

"Tapi itu saja tidak cukup. Perubahan perilaku tidak boleh sesaat, tapi harus terus-menerus. Terutama dalam penggunaan masker dan jaga jarak," terangnya. 

Banyak hal dalam penanganan maupun kedisiplinan protokol kesehatan yang harus ditingkatkan lagi. Selain penerapan protokol kesehatan atau 3M, lanjut dia, pelaksanaan 3T tak kalah penting. 

"Testing, tracing, dan treatment. Juga pastinya meningkatkan vaksinasi. Untuk testing Kaltim rasionya 1:5. Target WHO 1:30, kita 1:15. Semakin banyak yang di testing dan tracing, makin banyak yang bisa kita isolasi dan karantina," terangnya.

Ditambahkannya, persoalan ketersediaan oksigen belakangan cukup mengkhawatirkan. Ini pun menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim kepada BNPB. 

"Pemerintah juga mengambil langkah selain penggunaan oksigen liquid, juga kami suplai oksigen konsentrator. Ini alat bisa 5 kilogram. Disambungkan ke listrik bisa digunakan jadi oksigen murni untuk pasien," katanya. 

Provinsi Kaltim juga mendapatkan bantuan 100 unit oksigen dari presiden Joko Widodo. Kalau begitu menurutnya persoalan oksigen ini tetap menjadi perhatian Satgas COVID-19 pusat.

Ia melanjutkan, tuntutan masyarakat Kaltim akan vaksin, selama ini juga belum semuanya bisa diakomodasi. Menurut dia, sebenarnya vaksin untuk Kaltim ini bukan terlambat. Namun datangnya ada dalam bentuk mentah yang harus diproses dan membutuhkan waktu satu bulan. 

"Pemerintah untuk mengatasi itu juga mendatangkan vaksin yang jadi. Sehingga mulai Agustus kebutuhan vaksin sudah bisa ditangani," terangnya.

Tentang sedikitnya kuota vaksin untuk Kaltim, pada dasarnya sudah menyesuaikan rasio. "Ada hitungan dari Kementerian Kesehatan. Misalnya berdasarkan jumlah penduduk. Tracing juga ada rasionya. Makanya berbeda tiap daerah," tandasnya.

Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor menambahkan, Kaltim memang mengalami kenaikan kasus secara signifikan belakangan. Meski dua hari kemarin sempat mengalami penurunan, namun angkanya masih di atas 1.000 per hari.

"Angka meninggal juga masih di atas 50 per hari. Semoga berakhir. Makanya hari ini juga kami koordinasikan dengan ketua Satgas Nasional," tutur Isran. 

Pemerintah pusat, selain memberikan bantuan oksigen juga memberikan bantuan berupa obat-obatan yang akan tiba hari ini. "Datang langsung ke Samarinda dan akan kita distribusikan ke seluruh Kaltim," jelasnya. 

Saat ditanya mengenai evaluasi PPKM, menurut Isran semua terus dilakukan. Hasilnya dikirim ke Jakarta. Sehingga semua penetapan status PPKM ada pada pemerintah pusat.

"Kita hanya pelaksanaan. Kami Forkopimda, TNI, Polri dan tenaga kesehatan siap saja melaksanakan," katanya. 

Pelaksanaan PPKM ini, adalah upaya pencegahan penularan COVID-19 di hulu. "Karena akan percuma penanganan kita lakukan dengan baik jika di hulunya tidak. Maka bisa sia-sia yang kita lakukan di hilir," terangnya.