Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Menkopolhukam Mahfud MD dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (20/6/2023). (IDN Times/Hilmansyah)

Balikpapan, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Hotel Grand Senyiur Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (20/6/2023). 

Forum membahas isu-isu terkait penegakan hukum pemilu di wilayah hukum Pulau Kalimantan yang dibuka Menkopolhukam Mahfud MD. Ia menekankan, pentingnya Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum berkenaan kasus-kasus pemilu. 

“Penegakan hukum dalam pemilihan umum harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi. Kepentingan politik yang sarat harus ditangani secara profesional dan berdasarkan bukti yang kuat,” ujarnya.

1. Partisipasi masyarakat mempermudah tugas Bawaslu dan aparat hukum

Menkopolhukam Mahfud MD dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (20/6/2023). (IDN Times/Hilmansyah)

Mahfud MD meminta partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam turut menjaga proses pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Menurutnya, partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi praktik politik uang. 

Ia menyatakan, pemerintah mengimbau agar pencegahan terjadinya tindak pidana pemilu juga dikedepankan, layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu.

"Hal itu merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan, misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu karena termasuk money politic yang diancam dengan pidana. Mencegah tentunya lebih baik daripada harus menunggu tindak pidana pemilu terjadi," ucapnya.

2. Potensi tarik menarik politik dalam pemilu mendatang

Menkopolhukam Mahfud MD dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (20/6/2023). (IDN Times/Hilmansyah)

Mahfud menyebutkan, penegakan hukum aparat nantinya tidak akan lepas dari tarikan politik. Terutama menjelang pemilu 2024 nanti. 

"Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pemilu, harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," jelas Mahfud.

Mahfud MD pun meminta kolaborasi yang baik antar lembaga-lembaga terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi penegakan hukum terkait pemilihan umum.

Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga integritas demokrasi melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur. 

3. Pencegahan pelanggaran pemilu

Menkopolhukam Mahfud MD dalam Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu di Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (20/6/2023). (IDN Times/Hilmansyah)

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo menekankan, pentingnya Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu ini dilakukan.

"Di samping untuk menyamakan persepsi unsur Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, juga sebagai upaya mengatasi batasan waktu yang singkat dalam proses hukum pelanggaran pidana pemilu," ujarnya. 

Sugeng menambahkan, diharapkan pula ada langkah pencegahan yang dilakukan, baik oleh penyelenggara dan peserta pemilu, juga masyarakat.

Peserta yang hadir secara langsung adalah Sentra Gakkumdu Kab/Kota dan Provinsi Kaltim. Sedangkan untuk Provinsi Kaltara, Kalsel, Kalteng dan Kalbar mengikuti secara virtual.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Bawaslu se-Kalimantan Timur, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. 

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More