OIKN Mediasi Sengketa Lahan Tol Segmen 6A di Sepaku

Permasalahan muncul karena lahan yang dikuasai warga sejak 2021 itu ditanami pohon industri milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), sehingga diklaim sebagai bagian dari konsesi perusahaan. Hal inilah yang membuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ragu mengambil keputusan.

"BPN khawatir jika menetapkan lahan itu milik warga, lalu dibebaskan, akan memicu gugatan dari PT IHM. Padahal warga punya bukti segel tanah sejak 2021," jelasnya.

Namun, titik terang mulai terlihat setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 11 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa lahan tersebut berada di luar konsesi PT IHM.

“Dengan SK Menhut itu, seharusnya masalah lahan ini sudah dianggap selesai. Sekarang tinggal menyatukan persepsi semua pihak,” tegas Alimuddin.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten PPU segera membentuk Tim Terpadu (Timdu) guna menindaklanjuti penyelesaian teknis pengadaan tanah tersebut. Mengingat tol segmen 6A merupakan akses penting menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Karena terkait langsung dengan IKN, kami minta Pemkab PPU segera bentuk Timdu agar masalah ini bisa dituntaskan," ujarnya.

Timdu nantinya akan memverifikasi ulang data nominatif lahan yang telah dikumpulkan BPN. Langkah ini dinilai penting agar proses pengadaan lahan berjalan sesuai tahapan dan tidak menimbulkan konflik baru.

"Persoalan lahan ini memang bukan kewenangan OIKN sepenuhnya, tetapi menjadi tanggung jawab Pemkab dan Pemprov. Kami hanya mendorong agar masalah ini segera selesai," pungkas Alimuddin.