Balikpapan, IDN Times - Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) menghibahkan dana Rp80 miliar untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Perinciannya alokasinya Rp63 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp17 miliar untuk Bawaslu Kota Balikpapan.
"Penyerahan hibah kami berikan 100 persen, ini yang pertama di Kaltim dibandingkan kota kabupaten lainnya," kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud usai penandatanganan dana hibah, Jumat (8/12/2023).
Rahmad mengatakan, penyerahan dana hibah pilkada ini terlambat dibandingkan 10 kota/kabupaten lain di Kaltim. Namun Kota Balikpapan punya nilai plus di mana penyerahan dana hibah pilkada langsung 100 persen.
"Ini yang pertama se Kaltim dibandingkan kabupaten kota lainnya,” ujarnya.
Kesepakatan MoU dana hibah ini ditandatangani Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud , Ketua KPU Balikpapan Noor Thoja, dan Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti. Turut hadir Asisten Satu Bidang Pemerintahan Zulkifli dan Kepala Bakesbangpol Kota Balikpapan Sutadi.
“Wujud komitmen pemkot dalam membantu dalam penyelenggarakan pilkada serentah tahun 2024,” ujar Rahmad.
Rahmad pun meminta agar penyerahan dana hibah tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik KPU dan Bawaslu Balikpapan. Terutama dalam menggelar rangkaian pemilu serentak dari legislatif hingga kepala daerah.
Ia menitipkan pesan agar KPU dan Bawaslu Balikpapan mampu menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Agar mampu menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti.
"Serta jaga kondusif Kota Balikpapan dan menyukseskan pileg dan pilkada serentak, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, dana hibah diperuntukkan pembiayaan seluruh tahapan mulai dari perencanaan sampai penetapan calon terpilih.
"Semua tahapan dibiayai APBD tidak boleh ada yang dibiayai APBN," ujarnya.
Skema pembayarannya sebenarnya 40 persen dan 60 persen yang diarahkan Kemendagri dengan kemampuan finansial daerah. Balikpapan mampu membayarkan hingga 100 persen di tahun 2023.
"Anggaran paling banyak dialokasikan untuk honor, di mana honor ditetapkan oleh Kementerian Keuangan baik pilkada dan pileg itu sama nilai honornya," tutupnya.