Pendapatan Kaltim Susut Rp883 Miliar, 3 Potensi Ini Dibidik Rudy Mas’ud

05 Oct 2026, 17:00 WIBKota Samarinda3 min read

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

Pendapatan Kaltim Susut Rp883 Miliar, 3 Potensi Ini Dibidik Rudy Mas’ud

ilustrasi dokumen laporan pendapatan (pexels.com/Proyek Saham RDNE)

Intinya Sih

Pendapatan Kaltim dalam APBD Perubahan 2026 turun Rp883 miliar menjadi Rp13,36 triliun, dipicu penurunan target PAD dari Rp10,75 triliun menjadi Rp8,89 triliun.
Pemprov Kaltim membidik optimalisasi PBBKB, pajak kendaraan, pajak alat berat, dan pajak air permukaan, termasuk menyoroti transaksi pajak bahan bakar tambang di luar daerah.
Kaltim memperjuangkan PI 10 persen di wilayah kerja migas serta mengoptimalkan aset seperti Hotel Claro Pandurata dan Mal Lembuswana untuk memperkuat PAD.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Samarinda, IDN Times - Pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dalam APBD Perubahan 2026 mengalami penyesuaian dari target awal Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp883 miliar.

Penurunan terutama terjadi pada pendapatan asli daerah (PAD) yang turun dari target Rp10,75 triliun menjadi Rp8,89 triliun. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan naik Rp1,19 triliun menjadi Rp4,33 triliun.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan sumber pendapatan. Berikut tiga langkah yang disiapkan Pemprov Kaltim.

1. Optimalisasi pajak daerah

Rudy menyoroti sejumlah sektor pajak yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Di antaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak kendaraan, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Menurut Rudy, konsumsi bahan bakar untuk kendaraan dan alat berat di sektor pertambangan batu bara, perkebunan sawit, hingga industri sawit cukup besar. Namun, penerimaan daerah dari aktivitas tersebut dinilai belum sebanding.

“Pajak bahan bakar, pajak kendaraan dan pajak air permukaan harus lebih dioptimalkan lagi untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah,” tegas Rudy dalam akun IG Pemprov Kaltim.

Ia juga menyoroti masih adanya perusahaan tambang yang membayar pajak bahan bakar di luar Kaltim karena transaksi pembelian dilakukan di daerah lain.

“Kita tidak bisa terus bergantung dengan pusat (transfer ke daerah/TKD). Karena itu, kita harus lakukan inovasi, terobosan dan kerja keras untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal,” ujarnya.

2. Menuntut PI di wilayah kerja migas

Area wilayah kerja migas Blok Mahakam di Samboja Kutai Kartanegara Kaltim. Foto istimewa

Pemprov Kaltim juga terus memperjuangkan Participating Interest (PI) 10 persen dari wilayah kerja migas yang berada di Kaltim.

Saat ini, baru dua wilayah kerja yang telah memberikan PI 10 persen, yakni WK Mahakam yang dikelola Pertamina Hulu Mahakam dan WK Sangasanga oleh Pertamina Hulu Sangasanga.

Sementara WK Eastkal Attaka yang dikelola Pertamina Hulu Kalimantan Timur masih dalam proses.

Selain itu, terdapat enam WK yang proses penawarannya disebut tidak berjalan sesuai Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Pemprov Kaltim juga menyoroti lima WK potensial yang berada di atas 12 mil laut.

Lima wilayah tersebut yakni WK Makassar Strait, WK East Sepinggan, WK West Ganal, WK North Ganal, dan WK Saka South Sesulu.

Upaya mendapatkan PI tersebut menjadi salah satu langkah Kaltim untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

3. Optimalisasi aset daerah

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Dok. Pemprov Kaltim)

Selain sektor pajak dan migas, Pemprov Kaltim akan mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sejumlah aset yang menjadi perhatian antara lain Hotel Claro Pandurata dan Mal Lembuswana.

Rudy juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, koordinasi tersebut penting karena sebagian pendapatan daerah nantinya akan kembali ke kabupaten dan kota sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Kaltim berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan potensi yang selama ini belum maksimal.