Penerapan Masterplan Banjir Balikpapan Belum Maksimal
Balikpapan, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai Pemerintah Kota belum maksimal dalam melaksanakan masterplan penanganan banjir.
Kondisi ini menyebabkan persoalan banjir Balikpapan masih belum terselesaikan. Masyarakat yang tinggal di kawasan langganan banjir yang paling dirugikan.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala yang terjadi selama beberapa tahun ini. Kondisi defisit anggaran menyebabkan sejumlah proyek yang sudah direncanakan terpaksa dikurangi menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
1. Anggaran penanganan banjir dinaikkan menjadi Rp123 miliar
Banjir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Balikpapan yang memiliki predikat sebagai kota nyaman huni. Penanganan masalah banjir merupakan salah satu fokus utama dalam penyusunan anggaran yang telah dimasukan dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Balikpapan.
Untuk penanganan persoalan banjir, anggota DPRD Kota Balikpapan Sukri Wahid mengatakan, dewan telah menetapkan anggaran penanganan banjir Balikpapan sebesar Rp123 miliar pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2018 lalu, yang hanya sebesar Rp89 miliar.
“Masterplan banjir sudah ada oleh Pemerintah Kota dikaji bertahun-tahun namanya masterplan penanganan banjir dari hulu sampai ke hilir. Tapi pelaksanaannya belum maksimal,” ujarnya
2. Revitalisasi Daerah Aliran Sungai
Bencana banjir dalam beberapa tahun, tidak hanya menimbulkan kerugian material namun juga menyebabkan korban jiwa.
Hingga tahun 2018 lalu, jumlah titik banjir di Balikpapan terus bertambah. Tercatat ada 49 titik banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan yakni Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal merupakan salah satu proyek utama dalam penanggulangan banjir. Namun sejak dimulai sekitar 10 tahun yang lalu, proyek normalisasi DAS Ampal masih belum bisa diselesaikan, karena terkendala masalah pembebasan lahan.
“Persoalan banjir ini sudah banyak mendapat sorotan dari masyarakat dan sudah pernah ada korban jiwa,” jelas Sukri.
Untuk tahun 2019 ini, Kota Balikpapan kembali menganggarkan dana mencapai Rp5 miliar lebih untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan di DAS Ampal.
3. Tingkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan
Selain meningkatkan kinerja pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan anggaran bencana banjir, dukungan masyarakat juga diperlukan untuk realisasi penanggulangan banjir di Balikpapan.
Masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan di sekitar dengan tidak membuang sampah sembarang tempat dan bekerja bakti untuk membersihkan saluran drainase.
“Kita butuh dukungan masyarakat untuk merealisasikan,” tutur Sukri.
