Penajam, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelontorkan anggaran sebesar Rp489 miliar untuk membangun infrastruktur tahun 2023 ini.
“Pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, dengan menyerap anggarkan sepertiga dari total APBD PPU tahun 2023," ujar Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Sekretariat Kabupaten PPU Nicko Herlambang, kepada IDN Times, Senin (30/1/2023).
Nicko mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur di PPU totalnya mencapai Rp489 miliar. Anggaran tersebut besarannya sepertiga dari APBD PPU tahun 2023 yang besarannya mencapai Rp1,9 triliun.
“Bisa dibilang tahun ini merupakan alokasi terbanyak yang diterima oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD), sekitar Rp489 miliar untuk pembangunan sebanyak 518 paket proyek infrastruktur,” katanya.
Dirincikannya, terdapat 116 paket proyek konstruksi yang prosesnya melalui sistem pelelangan, sedangkan 402 paket lagi guna belanja langsung dan pengawasan serta perencanaan, sehingga total mencapai 518 paket pekerjaan.
Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur ini, menurut Nicko, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya berkisar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar.
Kalau tahun 2023 ini, untuk kegiatan di bidang Bina Marga digelontorkan alokasi anggaran sebesar Rp233 miliar lebih, sementara bidang Cipta Karya sebanyak Rp130 miliar lebih, bidang Pengairan mencapai Rp54 miliar lebih, lalu untuk pembebasan lahan yang dikerjakan oleh Bidang Tata ruang sebesar Rp38 miliar.
“Subjek anggaran terbesar di Bidang Bina Marga untuk pembebasan jalan beberapa jalan usaha pertanian. Kemudian Bidang Cipta Karya fokus pada pembangunan gedung perkantoran yang saat ini belum ada,” imbuh Nicko Herlambang.
Selain itu, ada juga pengadaan tanah yang harus dilakukan pembebasan lahannya terlebih dahulu. Seperti untuk proyek pembangunan gedung perkantoran, pembangunan jalan dan lainnya.
Pemkab PPU menargetkan agar Dinas PUPR secepatnya menuntaskan tahapan awal pengerjaan proyek di awal tahun.
“Harapannya, dengan anggaran sebesar itu Dinas PUPR bisa segera menuntaskan tahapan awal pengerjaan proyek di awal tahun ini, yakni tahapan pembebasan lahan, karena penting untuk segera dilakukan, sebab berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Setelah itu, sambung Nicko Herlambang, disusul pada kegiatan tahapan lelang, di mana diharapkan segera diselesaikan. Karena Dinas PUPR PPU telah ditarget semua paket proyek rampung pada September 2023 depan.
“Semua paket proyek itu harus rampung sebelum APBD Perubahan selesai dibahas yakni sekitar September 2023 depan. Agar ada paket pekerjaan baru yang bisa dianggarkan pada anggaran perubahan nantinya. Jika tidak di perubahan tahun 2024 kita anggarkan kembali,” pungkasnya.