Rahmad-Thohari: MoU Pengusaha 70 Persen Pekerja Lokal Balikpapan

"Jangan sampai anak-anak menjadi penonton di rumahnya sendiri." kata Rahmad. Ia menyayangkan apabila perusahaan atau dalam pembangunan IKN sampai mengambil tenaga dari luar Balikpapan untuk menjadi contohnya supir, tukang las, dan tenaga kerja lainnya.

Rahmad menjelaskan di Balikpapan banyak perusahaan yang bisa menjadi tempat calon tenaga kerja untuk magang. "Kalau pemerintah hadir Insya Allah anak-anak kita bisa bersaing," ujarnya.

Selain itu ia ingin meneken perjanjian dengan perusahaan agar mayoritas pekerja adalah dari Balikpapan. " MoU persetujuan 70 persen menggunakan tenaga lokal untuk perusahannya," kata Rahmad.

Sementara itu, Ir. Benny Dhanio I.A.I, pengamat tata kota, mempertanyakan kepada paslon mengenai lahan eks Puskip yang sangat luas namun dipenuhi dengan rongsokan.

"Kami diusung dengan 9 partai besar artinya komunikasi politik kami, bersama dengan jajaran berkomunikasi dengan provinsi dalam hal ini gubernur," jawab Rahmad.

Ia melanjutkan, "Insya Allah kami akan meminta dan menyurati ke gubernur dimana lahan itu pengelolaannya adalah provinsi bisa diserahkan ke Pemerintah Balikpapan. Kami jadikan ruang terbuka hijau," katanya. 

Sementara, Thohari menambahkan, "Kami akan berjuang, berkomunikasi dengan pemprov agar lahan tersebut bisa dihibahkan ke Pemerintah Kota. Selain menjadi taman kota, disana akan dibangun fasilitas pendidikan. Sehingga fasilitas smart city bisa dipenuhi. Disana juga menjadi daerah tangkapan air supaya tidak banjir lagi," katanya.

Sementara itu dari segi ekonomi Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M. Si Guru besar Fisipol Universitas Mulawarman mencermati bagaimana Rahmad-Thohari akan merealisasikan program-program yang direncanakan dengan ruang fiskal yang terbatas dalam waktu lima tahun.

Rahmad kembali menekankan komunikasi politik untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran. "Kita akan berkomunikasi baik di pemerintah provinsi maupun di pusat. Kita menggunakan politik anggaran kita," ujarnya.

Melalui komunikasi ini diharapkan anggaran akan lebih banyak mengalir ke Kota Balikpapan.  Selain itu Rahmad menegaskan di luar APBD, pihaknya akan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perusda-perusda yang akan dikelola oleh profesional.

Thohari Azis juga menambahkan, "Mengenai penurunan PAD berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Kami sudah banyak mempelajari program pemerintah pusat, kita sinergi program dengan pemerintah pusat tentang program pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Ia melanjutkan, "Di samping itu kami juga harus kreatif mendorong peran UMKM," kata Thohari.

Sementara itu, Dr. Hj. Rahmawati, S.E, M.M, CPS, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman mempertanyakan solusi paslon wali kota dan wawali terkait ketersediaan air baku masih defisit sekitar 700 liter per detik.  Apalagi Balikpapan akan menjadi penyangga IKN. Alternatif penyediaan air baku menurut Rahmawati adalah desalinasi air laut dan pengeboran sumur dalam. 

Menjawab pertanyaan ini, Rahmad mengakui belum 100 persen warga Balikpapan teraliri PDAM. Meskipun begitu, pihaknya tidak memanfaatkan sumber air dalam, apalagi desalinasi air laut yang memakan biaya mahal. 

"Kami memanfaatkan komunikasi politik bersama dengan tetangga-tetangga di wilayah Balikpapan dan sekitarnya, seperti di PPU yang ada banyak sungai," katanya.

Rahmad ingin membuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, supaya fasilitas air bakunya bisa dimasukkan ke Balikpapan melalui pipanisasi.

Sementara pakar lingkungan dan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Dr. Bernaulus Saragih, M.Sc, Ph.D, mempertanyakan mengenai penanganan banjir di Balikpapan karena masih ada 53 titik banjir di Kota Minyak ini. Selain itu, masalah tumpahan minyak, serta pengelolaan sampah juga penting untuk ditangani dengan baik.

"Sekali lagi politik anggaran inilah yang akan kami perankan, berkomunikasi dengan provinsi dan pusat sehingga anggaran yang cukup besar (untuk menangani banjir) bisa kita realisasikan," jawab Rahmad.

Ia melanjutkan, "Insya Allah dengan komitmen kami bersama karena ini adalah tugas kepala daerah nantinya, masalah banjir sebelum selesai masa jabatan kami insya Allah sudah terealisasi karena kami sudah memiliki program itu.

Selain normalisasi di kawasan Sungai Ampal, pembuatan bozem, serta rumah pompa yang efektif mengatasi banjir di kota-kota besar lainnya.

Menambahkan, Thohari Azis menekankan pada penegakan hukum sangat penting untuk menjaga lingkungan, serta keterlibatan dan gotong royong masyarakat untuk menjaga lingkungan.