Rencana Ibu Kota Negara Belum Pengaruhi Jumlah Pendatang di Balikpapan

Sejak 2019 lalu, Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Dalam rencana pemindahan tersebut, sekitar 1,5 juta orang pegawai dari beberapa kementerian dan TNI/Polri juga akan ikut dipindahkan seiring dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan.

Rencana pemindahan itu bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi khususnya di beberapa kabupaten/kota yang menjadi penyangga IKN, yang juga  diperkirakan akan meningkatkan jumlah pendatang.

Helmi mengungkapkan berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, jumlah pendatang yang masuk ke Kota Balikpapan hingga saat ini masih berkisar pada angka 2.000 orang per bulan.

Angka tersebut dilihat berdasarkan jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

“Angka tersebut, masih dalam kondisi normal. Kalaupun ada kenaikan masih biasa aja, alhamdulilah,” terangnya.

Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sepanjang tahun 2019, kenaikan jumlah pendatang terjadi setelah hari raya Idul Fitri.

Kenaikan itu dipengaruhi oleh jumlah masyarakat yang melaksanakan mudik ke daerah asalnya, dan ketika kembali membawa keluarga untuk datang ke Balikpapan.

“Alhamdulilah, belum ada kenaikan jumlah pendatang, kemarin sempat paling tinggi terjadi pascalebaran. Sekitar satu sampai dua bulan. Tapi dalam jumlah wajar, tidak ada masalah,” terangnya.

Dirinya mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengantisipasi jumlah pendatang yang diperkirakan akan meningkat terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara yang akan dimulai dilaksanakan pada akhir tahun 2020 ini.

Helmi menjelaskan sepanjang tahun 2019, tercatat sekitar 51 ribu penduduk Kota Balikpapan belum menerima KTP elektronik.

Hal itu terjadi karena masalah kekosongan blangko KTP-el yang terjadi pada tahun 2019, sehingga terpaksa digantikan dengan surat keterangan (Suket) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

Ia menjelaskan pada awal tahun 2020 ini, pihaknya telah menerima sekitar 8.000 blangko KTP-el yang telah didistribusikan oleh Pemerintah Pusat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

“Untuk itu, saya menghimbau kepada masyarakat yang masih menerima Suket, dapat datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicetak e KTP nya,” ujarnya.