Sekolah Rakyat di Samarinda akan Dibangun, Siap Tampung Siswa Gakin

26 Mei 2025, 10:00 WIB

ilustrasi Sekolah Rakyat (IDN Times/Sukma Mardya Shakti)

Samarinda, IDN Times - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Samarinda akan dimulai tahun ini. Proyek tersebut didukung anggaran senilai Rp285 miliar dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Bahkan pada Juli tahun ini sudah siap menampung 100 siswa angkatan pertama. Namun karena bangunan utama belum selesai, untuk sementara mereka akan belajar di sekolah lain," ujar Asli dilaporkan Antara di Samarinda, Minggu (25/5/2025).

1. Siswa dari keluarga miskin

Ilustrasi bangunan sekolah pada tahun 90-an (pexels)

Sekolah ini dikhususkan bagi siswa jenjang SMA yang berasal dari keluarga miskin. Seluruh biaya pendidikan ditanggung negara, namun fasilitas yang disediakan setara sekolah unggulan—dilengkapi laboratorium modern dan sistem pendidikan berbasis kualitas.

2. Pemkot Samarinda akan melaksanakan proses pembangunan sekolah rakyat

Ilustrasi anak sekolah sedang bergosip (pexels.com/RDNE Stock project)

Pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan di lahan milik Pemkot Samarinda, tepatnya di Kecamatan Palaran. Kendati demikian, pengelolaannya sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kemensos, sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2005 tentang penuntasan kemiskinan.

"Ini merupakan gagasan Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat bertujuan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa menikmati pendidikan dengan fasilitas terbaik," jelas Asli.

3. Hanya menerima siswa SMA

Ilustrasi anak sekolah mau menang sendiri (pexels.com/Mikhail Nilov)

Untuk tahap awal, sekolah ini hanya menerima siswa SMA. Namun ke depan, akan dibuka untuk jenjang SD dan SMP, dengan target total daya tampung mencapai 1.000 siswa dari kalangan kurang mampu.

Meski menggunakan nama ‘Sekolah Rakyat Samarinda’, Asli menegaskan bahwa sekolah ini tidak dikelola oleh Pemkot Samarinda, melainkan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Adapun peran Pemkot terbatas pada penyediaan lahan dan fasilitasi teknis karena siswa yang diterima merupakan warga Samarinda.