Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara di PPU, DPD RI: Tingkatkan Kualitas SDM

Menurutnya, dengan kedatangan Menteri LHK dan para senator tersebut ke lokasi pemindahaan IKN tersebut menunjukkan sinyal positif pembangunan IKN. Meskipun agenda peletakan batu pertama pembangunan IKN tertunda, tetapi diharapkan tahun ini terlaksana.

"Terkait dengan bentuknya seperti apa dimulai pembangunan IKN tersebut kita menunggu saja dari pemerintah pusat, namun yang pasti poin terpenting ketika Menteri LHK melakukan kunjungan ke lapangan kemarin kekhawatiran tentang isu lingkungan dan lain-lain sudah dibantah atau dijawab dari kementerian LHK sendiri," sebutnya.

Bahkan, tambah Nicko, saat ini sedang dibangun tempat persemaian pohon penghijauan dan lain-lain di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku.  Artinya, konsep Green Smart City seperti yang diharapkan pemerintah di kawasan IKN akan berusaha diwujudkan. Areal lokasi IKN memang areal yang harus dihijaukan, setelah dimanfaatkan sebagai hutan produksi swasta. 

Harapannya, lanjut Nicko, tanam yang ditanam nanti adalah pohon jenis yang langka dan hampir punah, sehingga ekosistem tanaman hutan di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap lestari, meskipun IKN telah berdiri disini.

"Kami dari Pemkab PPU pada prinsipnya menunggu saja kepastian kapan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan IKN dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Harapan kami konsep desain detail pembangunan IKN dapat memenuhi permintaan dari berbagai pihak, apalagi Pak Presiden sangat terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat," tegasnya.   

Menurutnya, lokasi IKN berada di titik ketinggian muka laut yang pas, artinya tidak terpengaruh dengan pasang surut air laut. Juga berada di areal atau zona tebangan dimana masuk daerah areal reklamasi penghijauan setelah dijadikan sebagai hutan produksi, jadi tidak ada pengundulan hutan.   

Sementara itu, La Nyalla dalam kunjungannya menegaskan, DPD RI berharap rencana pemindahan dan  pembangunan IKN di PPU dan Kutai Kartanegera (Kukar) segera terealisasi.

“Kami berharap rencana ini bisa segera terwujud dan kami masih belum ikut membahas pemindahan IKN tersebut, tetapi pasti kami akan membahasnya,” katanya.

Senada dengannya, anggota DPD RI Dapil Kaltim, Zainal Arifin, mengungkapkan para senator Kaltim tentu mendukung pemindahan IKN. Namun ia berharap dalam realisasi pembangunan IKN ini masyarakat agar diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kami akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait, BUMN, agar masyarakat Kaltim dapat ikut serta dalam proses pembangunan IKN tersebut. Tetapi kami akui dalam menyambut IKN ini SDM kita masih kurang oleh karena itu kami berharap pemerintah dapat meningkatkan SDM masyarakat Kaltim yang dibutuhkan kelak,” tandasnya.   

Sementara itu, H. Muhammad Idris anggota DPD RI Dapil Kaltim, menyatakan dirinya merasa terkutuk apabila tidak menyebut pemindahan IKN ke Kalimantan sebagai solusi terbaik. Oleh karena itu, dirinya memohon serta meminta kepada seluruh anggota DPD RI sepakat atas rencana ini. Selain itu, ia juga berharap rida Allah SWT agar pemindahan IKN di Kaltim dapat terwujud.

"Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 semoga pembangunan IKN di Kaltim menjadikan negara ini baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur  atau negeri yang makmur dan damai," pungkasnya.