Tokoh PPU Menjadi Deputi Badan IKN, Ini Program Andalannya

Alimuddin memang mengantongi pengalaman dunia pendidikan di PPU. Seperti diketahui, sebelumnya ia menjabat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU. 

“Sinkron dengan tujuan dan cita-cita IKN dalam konteks pemberdayaan masyarakat,” sebutnya.

Menurut Alimuddin, terdapat dua segmen dalam konteks pemberdayaan masyarakat, yakni penyesuaian transformasi pembangunan IKN dan mempersiapkan sistem pendidikan yang baik secara berjenjang. 

Ke depannya, Badan Otorita IKN pun akan meningkatkan koordinasi dengan daerah-daerah yang berada di sekitar IKN Nusantara. Termasuk kerja sama dengan Pemprov Kaltim dalam mempersiapkan generasi berkualitas guna pembangunan IKN Nusantara. 

Penanganan sejumlah persoalan pendidikan terjadi di Kaltim. 

“Ada data berapa anak yang kuliah atau tidak, berapa yang menganggur dan kenapa menganggur. Apakah  tidak bekerja karena tidak memiliki skill yang cukup, itu yang perlu kita carikan solusinya,” tegasnya.

Pembangunan IKN Nusantara, menurut Alimuddin, membutuhkan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang sudah memiliki keahlian dan sertifikasi. 

Selama masih menjadi pejabat di Pemkab PPU, Alimuddin mengaku sudah mendorong agar para siswa mulai mengenal dunia lain di luar materi pelajaran. Pengetahuan diperkenalkan sejak para siswa duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP). 

Hingga pembentukan kelas-kelas khusus seperti usaha, olahraga, seni, budaya, dan lainnya. 

"Kita berharap putra-putri Kaltim menjadi terbaik, mari bergabung dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing, tanpa harus menyalahkan orang lain,” pintanya. 

Lebih lanjut, Alimuddin meminta masyarakat Kaltim agar mampu meningkatkan kemampuan SDM dalam menyambut pembangunan IKN Nusantara. Keberadaan IKN Nusantara pada dasarnya menjadi peluang emas bagi masyarakat Kaltim dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

“Kalau kita menyiapkan diri sesuai kebutuhan pasar,  tentu (negara) tidak perlu jauh-jauh cari orang dari luar Kaltim. Tapi itu bukan untuk menutup peluang bagi masyarakat luar Kaltim," paparnya.