Penajam, IDN Times - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan, pembangunan infrastruktur dasar jalan membutuhkan keberadaan Unit Pelaksanaan Teknis Pekerjaan Umum dan (UPT PU) Kecamatan.
“Keberadaan UPT PU Kecamatan sangat dibutuhkan masyarakat, agar pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan dan kelurahan setiap kecamatan. Harapannya UPT PU itu kembali ke kecamatan,” ujar Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang kepada IDN Times, Jumat (10/6/2022).
Dikatakannya, keluhan-keluhan masyarakat desa dan kelurahan terkait infrastruktur tersebut, nantinya dikembalikan penyelesaiannya ke kecamatan tidak lagi ke kabupaten. Jadi memang secara struktural UPT PU berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tetapi untuk mengatur pelaksanaannya diserahkan ke camat, lurah dan kepala desa.
“Ini penting, karena kalau rentang kendali terlalu panjang hingga ke kabupaten maka sulit perbaikan atau pembuatan jalan desa berjalan cepat. Harapannya pemerintah mencarikan anggarannya yang cukup untuk operasional UPT PU tadi termasuk juga revitalisasi alat-alat di unit tersebut, sebab banyak alat berat yang harus mendapatkan perawatan serta perbaikan,” sebut Nicko.
Diakuinya, dulu pemerintah PPU fokus terhadap UPT-PU ini di mana dari 400 kilometer lebih jalan yang baru dibuka saja, mau diproses peningkatan sudah luar biasa. Harapannya bisa segera agregat dan ke depannya bisa ditingkatkan lagi sebab jika dibiarkan jalan kembali rusak karena hanya berupa tanah.
“Jadi kami coba anggarkan slot untuk UPT-PU tersebut, sehingga kerja mereka bisa kembali maksimal. Setelah tahun ini tidak mendapatkan anggaran. Di mana dalam APBD Perubahan tahun ini diupayakan masuk Rp4 miliar untuk empat UPT-PU se PPU. Guna membiayai bahan bakar dan material,” tuturnya.
Memang pada tahun 2022 sekarang, tambahnya, anggaran untuk UPT-PU tidak ada sama sekali, sehingga dalam APBD perubahan ini coba dimasukkan. Memang belum maksimal dan idealnya satu UPT-PU kecamatan Rp4 miliar hingga Rp5 miliar.
Namun pihaknya mencoba melakukan pergeseran anggaran dari beberapa kegiatan kurang prioritas untuk UPT-PU walaupun tahun ini dari Rp4 miliar setiap UPT PU hanya dapat Rp1 miliar saja.
“Ini untuk menunjukkan keberpihakan Bapak Plt Bupati PPU Hamdam kepada masyarakat keberadaan UPT-PU menjadi ujung tombak pemerintah dalam mengatasi keluhan-keluhan masyarakat di desa dan kelurahan,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil laporan realisasi UPT-PU Kecamatan se PPU dan kegiatan pendanaan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBD PPU sejak tahun 2014 hingga 2021 kemarin. Yakni pekerjaan jalan dengan total sepanjang 466.312,46 meter atau 466,3 kilometer terdiri dari 414.605,46 meter melalui APBD PPU dan 51.707,00 meter melalui ADD.
“Sementara itu total pemeliharaan badan jalan mencapai sepanjang 497.262,95 meter atau 497,3 kilometer, terdiri dari 481.710,95 meter melalui APBD PPU dan 15.552,00 meter melalui ADD,” ungkapnya.
Lalu, bebernya, untuk perbaikan atau penanganan jalan mencapai sepanjang 425.082,97 meter atau 425,1 kilometer terdiri dari 374.859,97 meter sumber anggaran APBD PPU dan dan 50.223,00 meter dari ADD.
“Sedangkan pekerjaan peningkatan jalan telah mencapai sepanjang 162.868,20 meter atau 162,9 kilometer terdiri dari 58.235,20 meter melalui APBD PPU dan 104.633,00 meter melalui ADD,” urai Nicko.
Berdasarkan data tersebut, jelasnya, dapat diketahui kalau keberadaan UPT-PU Kecamatan miliki peran cukup besar dalam pembangunan di PPU. Harusnya dulu kalau berjalan sesuai dengan perencanaan UPT-PU didirikan mungkin tidak seperti sekarang kondisi PPU di mana banyak jalan desa belum tertangani dan jadi keluhan warga.
“Kita harapkan dari sekian miliar anggaran yang diberikan ke UPT-PU nanti, ada beberapa jalan yang harus dikoordinasikan dengan kelurahan, desa dan kecamatan, di mana kondisi jalan rusak parah untuk akses ke lahan pertanian, perkebunan dan lain-lain supaya bisa disegerakan penanganannya. Memang ada sejumlah jalan harus dijaga oleh masyarakat agar tetap baik karena masih berupa tanah,” pungkasnya.