Wali Kota Balikpapan Sidak Proyek Infrastruktur, Pengawasan Diperketat

Sedikitnya ada tujuh lokasi pembangunan infrastruktur yang dikunjungi oleh Wali Kota Balikpapan yakni proyek pembangunan jalan Prona 3 gang Arpati RT18 Kelurahan Sepinggan. Serta proyek drainase di jalan Mulawarman Kelurahan Manggar, pembuatan trotoar Jalan Marsma R. Iswahyudi, pembangunan Kantor Kelurahan Sepinggan Raya, drainase RT 19 Jl. Sudirman (depan mall BSB), drainase Jl. Mayjen Sutoyo dan proyek jalan di RT 06 Kelurahan  Prapatan.

Dalam kunjungannya ini, Rizal berpesan kepada pihak kontraktor agar menyelesaikan proyek yang dikerjakan sesuai dengan jadwal kontrak yang telah ditetapkan, agar tidak menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita mau pastikan, yang pertama harus selesai yang masa kontraknya sampai akhir tahun, kedua kualitasnya jangan sampai ada yang diluar dari rencana produksi kontrak. Kita ndak mau lagi gara-garanya pekerjaan yang bermasalah kita berurusan dengan aparat hukum,” terangnya.

Untuk memaksimalkan dalam pengerjaan sejumlah proyek yang sudah terprogram dan dianggarkan. Pemerintah Kota Balikpapan akan meningkatan pengawasan dalam proses pengerjaan proyek-proyek tersebut.

Hal ini bertujuan agar pekerjaan yang sudah diprogramkan dapat terlaksana sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Sehingga waktu pengerjaan yang sudah dijadwalkan dapat tercapai dengan kualitas pekerjaan yang sesuai kontrak.

“Sekarang ini sangat ketat, kita enggak mau ada pejabat kita yang sampai berurusan dengan hukum kemudian menjadi tersangka karena pekerjaan yang di lapangan tidak beres,” tuturnya.

Ia menjelaskan, untuk tahun 2019 ini, sedikitnya ada 160 paket pekerjaan yang proyek fisik yang telah dialokasikan. Total anggaran fisik untuk sejumlah proyek tersebut tercatat mencapai Rp400 miliar.

“Item-nya bermacam-macam, ada drainase, jalan lingkungan, dan lain-lain,” tuturnya.

Rizal menjelaskan berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pertanggungjawaban terhadap proyek yang menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Sejumlah proyek yang telah dianggarkan ini akan tetap menjadi tanggung jawab kontraktor dan konsultannya jika ada temuan BPK terkait proyek tersebut, meski masa jaminan pengerjaan untuk proyek tersebut telah habis.

“Sekarang sudah menjadi syaratnya juga konsultan pengawas dan kontraktor itu bertanggung jawab kalau sampai ada temuan. Jadi jangan lepas tangan walaupun sudah selesai masa pemeliharaan karena kita bisa diperiksa juga ketika ditemukan misalnya pemakaian bahan dan sebagainya gitu yang tidak sesuai,” tambahnya.