Banjarmasin, IDN Times - Dua pekan ini, warga di wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan sekitarnya dipusingkan soal kelangkaan gas elpiji 3kg. Gas melon yang sebelumnya dipatok HET Rp18.500 ini kini dijual bisa tembus Rp45.000.
Belum diketahui persis apa penyebab kelangkaan gas melon tersebut. Pasalnya, fenomena kelangkaan dan mahalnya gas ini sering terulang dan berdampak besar bagi masyarakat kecil.
Mutia, ibu rumah tangga ini mengaku kesulitan mendapatkan gas melon. Biasanya ia membeli elpiji ditoko pengecer dekat rumah dengan harga Rp 30.000. Karena langka, gas melon pun terpaksa dibeli seharga Rp 45.000.
Padahal, ujarnya, harga yang rutin dibelinya itupun sudah termasuk mahal, bila het Rp18,500. Ia pun menaruh harapan, pengawasan pemerintah terhadap jatah gas melon itu, agar rakyat kecil tidak terbebani.
"Kemarin saya beli gasnya 45 ribu, pekan lalu 38 ribu. Kalau hari normal saya sudah beli 30 ribu," ucap ibu tiga anak ini.
"Saya berharap pemerintah serius menangani persoalan gas ini, apalagi ini sering terulang," harapnya.
Keresahan soal gas melon itu sudah didengar Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Saat dimintai keterangan, orang nomer satu di Banjarmasin ini meminta warga berani melaporkannya jika mendapati harga gas yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan itu, pihaknya pun bisa segera ambil tindakan.
Wali pun menyorot pangkalan apakah sejauh ini tertib membagikan menjual gas melon sesuai daftarnya. Jika menjual diluar daftar, maka itu yang menyebabkan langka.
"Laporkan saja jika mendapati permainan harga gas elpiji, misalkan nama pangkalan, kejadian dan bukti. Pelapor kita rahasiakan," tuturnya.
Wali mengaku siap menindak tegas kepada pangkalan yang nakal. Apabila terbukti, maka sanksi seperti pencabutan izin akan diterapkan.
Ia pun mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa pangkalan yang dilakukan pembinaan hingga pemutusan hubungan usaha oleh Pertamina.
"Pemkot terus bersama masyarakat, sebenarnya kuota gas elpiji sudah melampaui dari jumlah data penduduk miskin di kota Banjarmasin. Meski ketentuan nasional ada jatah 30 persen di luar penerima, tapi ya tetap saja pangkalan harus lebih mengutamakan warga penerima gas subsidi," ucapnya.