TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Menko PMK Tekankan Pentingnya Penanganan Serius untuk Stunting di IKN

Jangan sampai sekitar IKN tumbuh kemiskinan tinggi

Tren dan target penurunan stunting di Indonesia (IDN Times/M Shakti)

Penajam, IDN Times - Angka stunting di kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan kerawanan rumah tangga stunting di atas 30 persen - melebihi rata-rata nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Nunung Nuryartono, menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya kepada IDN Times, Senin (2/9/2024).

"Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Otorita IKN dengan pendampingan dari Kemenko PMK, Sekretariat Wakil Presiden, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), setiap kecamatan di wilayah ini mencatat angka stunting di atas rata-rata nasional, dengan kerawanan rumah tangga stunting yang mencapai lebih dari 30 persen," ujar Nunung.

1. Kesejahteraan terendah berjumlah 4.168 KK

Selain angka stunting, hasil pemetaan juga menunjukkan adanya 4.168 rumah tangga yang termasuk dalam kelompok kesejahteraan terendah (desil 1). Data ini juga menunjukkan bahwa sekitar 65 persen penduduk berusia 17-60 tahun, dengan rasio ketergantungan yang relatif baik. Namun, tingkat pendidikan dan kompetensi yang rendah membatasi akses mereka ke pekerjaan yang memadai, terutama di sektor formal yang lebih terampil dan berpenghasilan lebih tinggi.

"Terdapat sekitar 36 persen rumah tangga yang pendidikan terakhirnya hanya setingkat Sekolah Dasar, dan sekitar 60 persen lainnya setara Sekolah Menengah," lanjut Nunung.

Nunung juga menyoroti kualitas lingkungan hidup dan akses terhadap layanan dasar sebagai faktor penentu dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif. Saat ini, akses terhadap air bersih masih terbatas bagi sekitar 2.000 rumah tangga yang hanya dapat menggunakan sumber air tidak terlindungi, air permukaan, dan air hujan. Selain itu, lebih dari 2.000 rumah tangga harus mengandalkan jamban umum, sementara lebih dari 500 rumah tangga tidak memiliki akses sanitasi yang memadai.

Baca Juga: 10 Tempat Wisata Alam di Penajam Paser Utara, Lokasi Ibu Kota Baru

2. Akses air bersih terbatas bagi 2 ribu KK saja

Kondisi ini mendorong Menko PMK, Muhadjir Effendy, untuk melakukan kunjungan lapangan pada 12 Agustus 2024 di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai risiko ketimpangan yang dapat terjadi di sekitar IKN.

"Menteri PMK Muhadjir menegaskan pentingnya memastikan bahwa pembangunan IKN tidak malah menambah angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, dan tidak memperparah masalah stunting. Ini harus menjadi perhatian serius," tegas Nunung.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, rapat koordinasi Peningkatan SDM IKN digelar pada 28 Agustus 2024 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Rapat ini dipimpin oleh Menko PMK dengan melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mitra IKN.

"Menko PMK menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan berbagai masalah terkait SDM di wilayah IKN. Kami juga meminta penjelasan dari kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial," jelas Nunung.

3. Menko tindaklanjuti dengan rapat koordinasi

Nunung menambahkan bahwa pada 7 Mei 2024, ia bersama Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alumuddin, telah menandatangani perjanjian kerja sama terkait pembangunan kesejahteraan sosial berbasis data P3KE di wilayah IKN. Data ini merupakan hasil sensus keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN dan diverifikasi dengan data NIK serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

"Data P3KE mencakup berbagai indikator kesejahteraan, termasuk latar belakang pendidikan, mata pencaharian, hingga kualitas hunian dan sanitasi. Dengan data yang akurat ini, Otorita IKN dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat," tambahnya.

Berita Terkini Lainnya