Saksi Ahli dari UI: Jaksa Mengambil Risiko karena Lanjutkan Kasus Zam

2. Saksi ahli menilai ada putusan onslag

Eva melanjutkan, pasal 372 semestinya untuk penggelapan barang bergerak. Karena itu tidak tepat digunakan untuk persoalan aset tidak bergerak seperti tanah. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, seharusnya menggunakan pasal 385.

"Itu pun jika menyangkut sengketa kepemilikan, seharusnya ditemukan dulu pemilik yang sah melalui peradilan perdata," paparnya saat menjawab pertanyaan Mansuri, Pengacara Hukum Zam. 

Hakim Ketua Ibrahim Palino menyela, dengan memberikan ilustrasi, bahwa jika di dalam sengketa kepemilikan itu ditemukan tindak pidana, apakah peradilan pidananya bisa dilanjutkan.

"Tidak bisa dilanjutkan. Tetap harus menunggu keputusan perdatanya dulu," tegas  Eva. "Keputusannya onslag."

Keputusan onslag atau lengkapnya onslag van rechtavervolging adalah keputusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana.

Hakim anggota Arif Wisaksono ikut mempertanyakan persoalan kasusnya yang harus menunggu kepastian hukum perdata. Di sisi lain, menurutnya, hakim juga berkewajiban untuk secepatnya memutuskan suatu perkara dalam proses persidangan. 

Jika untuk memutus suatu perkara pidana, lanjut Hakim Arief, harus menunggu keputusan perkara perdata terlebih dahulu, sampai kapan suatu perkara pidana bisa diputuskan. "Jika perkara perdata tidak putus juga sampai kiamat, apakah keputusan pidana harus menunggu sampai kiamat juga," tanya Arief.

Eva tegas menyatakan harus ditunggu sampai perkara perdatanya diputuskan. "Prinsip hukum pidana itu adalah kehati-hatian," katanya, "Dalam hukum pidana itu tidak boleh menduga-duga," katanya. 

3. Persidangan kasus penggelapan aset di Pengadilan Negeri Balikpapan

Pengadilan Negeri Balikpapan menggelar sidang ke-12 dengan terdakwa Zam yang dikenakan pasal 372 yakni melakukan penggelapan, pasal 374 melakukan penggelapan dalam jabatan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam persidangan ini, JPU Afrianto membacakan berita acara pemeriksaan Dahlan Iskan sebagai pemegang saham mayoritas PT Duta Manuntung. Pihak penasihat hukum terdakwa sudah meminta agar bos Jawa Pos ini memberikan kesaksiannya secara langsung maupun daring.

Hingga tiba waktu sidang, Dahlan Iskan tetap saja tidak juga hadir di Pengadilan Negeri Balikpapan. 

Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino pun memerintahkan agar kesaksiannya dibacakan secara utuh di dalam persidangan. "Bacakan seutuhnya. Jangan dikurangi sedikit pun. Karena begitulah diatur di dalam KUHAP," tegasnya.

KUHAP adalah kitab undang-undang hukum acara pidana.