Desa di PPU Diminta Melengkapi Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa
Kantor Desa Labangka Kecamatan Babulu salah satu desa penerima ADD dan DD (IDN Times/Ervan Masbanjar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta desa-desa di wilayahnya melengkapi berkas pencairan alokasi dana desa (ADD) Tahun 2023.
“Kami minta agar seluruh desa segera melengkapi berkas untuk tahap pertama pencairan ADD tahun 2023 ini, sebelum habis masa waktu pengajuan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab PPU Saidin, Rabu (8/3/2023).
1. Batas akhir penyampaian berkas bulan April 2023
Kepala DPMD PPU, H. Saidin (IDN Times/Ervan)Dibeberkannya, sekarang telah masuk bulan Maret 2023 sedangkan masa waktu pengajuan tahap awal pencairan ADD itu tinggal satu bulan lagi yakni di April 2023. Pihaknya meminta agar desa segera mengajukan berkas pengajuan kepada DPMD PPU.
“Kini telah masuk Maret dan jika mengacu regulasi yang ada, tenggat akhir pencairan tahap pertama pada April 2023 bulan depan,” ujarnya.
Dibeberkannya, berdasarkan data berkas yang masuk ke DPMD PPU baru ada sebagian desa di PPU yang melakukan proses pencairan ADD.
Baca Juga: Kena Gugatan Bawahan, Camat Babulu di PPU Mengaku Tak Gentar
2. Baru 14 desa ajukan pencairan
Kantor Desa Labangka Kecamatan Babulu PPU penerima ADD dan DD (IDN Times/Ervan)Saidin mengatakan, terdapat 14 desa sudah mengajukan pencairan ADD dari total 30 desa PPU.
Dibeberkannya, dalam Perbup telah disebutkan untuk pencairan ADD dilakukan selama empat kali penyaluran dalam setahun. “Dan kini telah masuk dalam tahap pertama dengan batas waktu akhir pengajuan berkas pada April depan,” sebut Saidin.
Ia mengungkapkan, keterlambatan kelengkapan dokumen pencairan ADD yang diajukan oleh pemerintahan desa, dapat menjadi salah satu faktor kendala penyaluran ADD. Sehingga diharapkan desa mematuhi regulasi yang ada khususnya dalam waktu pengajuan ADD itu.
3. Penyaluran lambat karena berkas pengajuan tidak tepat waktu
Ilustrasi jalan pemukiman warga Desa Bumi Harapan, Sepaku (IDN Times/Ervan)Untuk diketahui, kata Saidin, pihaknya telah berupaya untuk mendorong seluruh pemerintahan desa di PPU, untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Agar DPMD PPU bisa segera memverifikasi dan memproses pencairan ADD tersebut.
“Kami sudah berupaya mendorong. Bahkan semua kepala desa pun telah kami hubungi untuk melengkapi berkas, karena dananya sudah siap,” tegasnya.
Ia menerangkan, pemerintah telah menggelontorkan dua sumber anggaran untuk desa yakni ADD dan dana desa (DD), namun meskipun itu beda sumber anggaranya. Tetapi skema pencairan tahun ini masih sama seperti sebelumnya..
4. Pemerintah siapkan ADD sebesar Rp134 miliar dan DD Rp38 miliar
Kantor Pemerintahan Desa Sebakung Jaya Babulu, PPU penerima ADD dan DD (IDN Times/Ervan)Sesuai ketentuannya, DD bersumber dari APBN sedangkan APBD dari APBD masing-masing daerah.
“Minimal sebesar 10 persen dari dana alokasi umum (DAU) ditambah dana bagi hasil (DBH). Di mana penyaluran keduanya dilakukan dalam empat termin atau tahapan. Dengan pola pembagian masing-masing 25 persen," paparnya.
Adapun total besaran ADD 2023 mencapai Rp134 miliar sedangkan DD Rp38 miliar untuk 30 desa. Dibandingkan pada 2022 lalu nilai keduanya alami kenaikan.
Namun pembagiannya per desa tidak sama tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah dan beberapa hal lainnya sesuai dengan aturan berlaku.
“Tahun 2023 ini Desa Babulu Darat di Kecamatan Babulu merupakan desa penerima ADD dan DD paling besar sebanyak Rp7 miliar. Sementara Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku mendapatkan angka terendah senilai Rp4 miliar,” tutupnya.
Baca Juga: Sengketa Lahan di Trunen Berlarut, Pemkab PPU Menunggu Arahan KSP
