Pembangunan IKN Meninggalkan Persoalan Debu dan Lumpur di Jalanan
Anggota TNI, Polri, Damkar, BPBD PPU dan Kecamatan berjibaku bersih jalan protokol licin akibat pryek IKN (IDN Times/Ervan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Penajam, IDN Times - Proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) meninggalkan permasalahan debu dan lumpur di jalanan Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Sisa-sisa lumpur terkena sinar matahari akhirnya menjadi debu yang mengganggu arus transportasi lalu lintas.
“Keluhan masyarakat sudah sampai kepada kami, hal itu tentu mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat setempat,” kata Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Sutanto kepada IDN Times, Rabu (26/7/2023).
1. Bangun komunikasi dengan OIKN
Anggota Satpol PP PPU yang tergabung dalam DPD FK BPPPN (IDN Times/Ervan)Ia menegaskan, sebetulnya Satpol PP bisa saja langsung bergerak apabila ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Apalagi sekarang masyarakat sudah mengeluhkan debu dan lumpur akibat aktivitas proyek pembangunan IKN.
“Meskipun keluhan masyarakat sudah sampai ke Satpol PP, tapi kami akan bangun komunikasi lebih dahulu dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) guna membicarakan bersama seperti apa solusinya,” ujarnya.
Satpol PP PPU masih berwenang untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayah IKN. Kecamatan Sepaku hingga kini masih jadi bagian Pemkab PPU di mana nantinya masuk wilayah IKN.
“Kecuali sudah ada keputusan atau Peraturan Presiden dan lain-lain yang mengatur terkait pelimpahan wewenang semua urusan wajib pemerintah dari Pemerintah PPU ke OIKN, namun hingga sekarang kewenangan masih di PPU,” sebutnya.
Baca Juga: Spesialis Jambret Tas Jemaah Masjid Berhasil Dibekuk Polres PPU
2. Konsentrasi trantibum dan penegakan Perda
Sejumlah anggota Satpol PP PPU segel bangunan langgar aturan dan tak miliki IMB di KIPP IKN Nusantara (IDN Times/Ervan)Konsentrasi Satpol PP PPU, tambahnya, adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan penegakan perda di PPU.
Diterangkannya, sebagai Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PPU dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta trantibum.
Namun, sambungnya, Satpol PP dapat melakukan penertiban dengan ada empat hal, pertama penertiban jika bangunan yang ada mengganggu ketertiban umum, kedua bangunan melanggar perda atau perkada, ketiga apabila bangunan itu dibangun di atas aset milik pemerintah daerah.
“Dan keempat yakni penertiban dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang inkrah atas permintaan pengadilan. Jika tanpa putusan inkrah eksekusi ya kami bisa dipidanakan,” tukas Margono.
3. Tertibkan bangunan tak kantongi izin OIKN
Ilustrasi sejumlah anggota Satpol PP PPU segel bangunan langgar aturan dan tak miliki IMB di KIPP IKN Nusantara (IDN Times/Ervan)Sementara itu, tambahnya, untuk penertiban bangunan tanpa izin di wilayah IKN dapat dilakukan oleh Satpol PP PPU, jika pemanfaatan tata ruang dan mendirikan bangunan tidak mengantongi izin dari OIKN.
“Untuk diketahui, OIKN telah mengeluarkan pernyataan atau edaran resmi, bahwa pemanfaatan tata ruang dan izin mendirikan bangunan di wilayah IKN, harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh OIKN,” tegasnya.
Diakui Margono, pihaknya telah melakukan pemetaan sejumlah bangunan yang diduga tak berizin. Pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, jadi pihaknya menunggu saja arahan saja.
“Untuk kekuatan personil, kami sudah siap baik dalam hal jumlah dan kemampuan guna melakukan akses di lapangan, selama itu menjadi kewenangan kami kenapa tidak,” tuturnya.
4. Antisipasi kerawanan penduduk pendatangnya
Ilustrasi pekerja kontruksi di IKN (IDN Times/Ervan)Selain itu, terangnya, Satpol PP PPU juga melakukan antisipasi terkait kerawanan-kerawanan trantibum, apalagi di Sepaku kini mulai banyak penduduk pendatangnya. Ia menduga banyak pendatang tidak melapor ke pemerintahan setempat termasuk ke Rukun Tetangga (RT) di lingkungan.
“Oleh karena itu, kami telah melakukan beberapa rencana kegiatan penertiban di sana. wajib lapor bagi pendatang wajib sebetulnya secara normatif semua tahu aturan itu, faktanya banyak yang belum laporkan diri nanti, maka akan kita akan cek nanti,’ ungkapnya.
Saat ini, ia memang belum mengeksekusi rencana kegiatan itu, karena dirinya baru menjabat sebagai Kepala Satpol PP PPU. Sehingga masih dilakukan pembenahan internal lebih dahulu sebagai pijakan personel di lapangan.
“Pada prinsipnya kami di Satpol PP, melakukan tugasnya sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ada,” pungkas Margono.
Baca Juga: Pembibitan Atlet Junior, Perbakin PPU Gelar Kejuaraan Menembak
