2. Dari sisi politik ada sedikit kerugian bagi PPU

Kawasan IKN wilayah Sepaku selain pegunungan juga terdapat DAS (IDN Times/Istimewa)

Meskipun dari sisi politik, Hamdam menjelaskan dapat menimbulkan dampak kerugian bagi PPU. Karena PPU akan tidak memiliki DPRD kabupaten melainkan hanya ada DPRD Provinsi IKN saja.

"Saya pikir ini menjadi pertimbangan para penyusun RUU IKN tersebut, mereka hanya merencanakan di Kecamatan Sepaku dan Samboja saja. Sehingga wilayah Kalimantan hanya mendapat tambahan satu Provinsi dengan dua kota administratif yakni Sepaku dan Samboja," terangnya.

Tetapi, tambahnya, saat ini baru RUU IKN yang masih bisa berubah sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Apalagi jika nanti usulan Bupati PPU dinilai layak dan disetujui.

3. Sebagai IKN tentu fasilitas di PPU harus memadai

Lokasi Ibu Kota Negara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Hamdam menjelaskan, "Kita berharap dengan adanya IKN itu kabupaten PPU semakin berkembang. Apalagi sebagai pintu gerbang ibu kota tentu fasilitas di PPU harus memadai. Jadi saya pikir perjuangan kita cukup banyak. Salah satunya memperjuangkan agar seluruh wilayah PPU masuk IKN dan itu patut mendapat dukungan semua pihak," tegasnya.

Dibeberkannya, sebagaimana alasan Bupati PPU agar Menteri ATR/ BPN memasukkan semua wilayah PPU dalam kawasan IKN agar tidak terjadi konflik sosial.

Hal ini juga dilakukan agar tidak perlu lagi ada pemekaran daerah otonom baru lagi. Konflik sosial itu bisa terjadi akibat adanya perdebatan masyarakat karena persoalan tapal batas wilayah.

"Saya sangat mendukung Pak Bupati dalam rangka membantu pemerintah pusat untuk memindahkan IKN ke PPU dengan usulan seluruh wilayah PPU masuk dalam kawasan Ibu Kota. Jadi tidak sebagian melainkan seluruh wilayah kita tanpa ada pembagian ring - ring-an," pungkas Hamdam.

Baca Juga: Kepala OPD Penajam Paser Utara Terkesan Tak Peduli Hasil Tes Urine BNK