Antisipasi Pencari Kerja Luar Daerah, Balikpapan Perlu Bangun BLK
unsplash.com/Josue Isai Ramos Figueroa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times - Rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan pusat pemerintahan negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara akan membawa dampak positif dan negatif.
Beberapa kabupaten/kota yang berlokasi berdekatan dengan ibu kota negara akan menjadi merasakan dampaknya, yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah jumlah perpindahan pendudukan yang akan datang ke wilayah kabupaten/kota penyangga yang bakal meningkat seiring dengan proses pemindahan ibu kota negara.
Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Balikpapan Budiono meminta pemerintah daerah harus menyikapi serius hal ini, agar dampak positif pemindahan ibu kota negara ke Kaltim dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lokal.
1. Balikpapan akan menjadi target pencari kerja
Humas DPRDSebagai wilayah yang paling dekat lokasi rencana pemindahan ibu kota negara, Balikpapan akan merasakan dampaknya secara langsung. Balikpapan sebagai kota penyangga, sudah memiliki fasilitas lengkap seperti bandara, pelabuhan dan lokasinya yang berada di pintu masuk Provinsi Kaltim.
Hingga saat ini Kota Balikpapan masih menjadi magnet bagi para pencari kerja luar daerah karena pengerjaan sejumlah proyek di Kaltim seperti kegiatan perluasan kilang Pertamina dan jalan tol Balikpapan - Samarinda.
Jumlah pencari kerja yang datang ke Balikpapan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan rencana pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang akan dilaksanakan mulai tahun 2024 mendatang.
“Dengan kondisi tersebut, Kota Balikpapan akan menjadi salah satu tujuan utama para pencari kerja luar daerah dan ini harus disikapi,” ujarnya.
Baca Juga: Ini 3 Nama Calon Wakil Ketua DPRD Balikpapan dari PDIP
2. SDM lokal harus disiapkan
Unsplash.comDPRD Balikpapan merasa perlu pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal secara cepat. Sebab Kota Balikpapan yang berdekatan dengan dua kabupaten tersebut otomatis akan menjadi wilayah penyangga utama ibu kota yang baru ini.
Budiono mengatakan bahwa SDM lokal harus segera bersiap menghadapi perubahan yang terjadi sebagai dampak pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Terutama kemampuan daya saing tenaga kerja saat kegiatan pembangunan infrastruktur ibu kota dilaksanakan.
“Kita patut bersyukur ibu kota pindah ke sini tapi Balikpapan juga perlu menyiapkan SDM-nya agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain,” kata Budiono.
Apalagi akan ada pembangunan pusat pemerintahan yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar, yang menjadi peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan.
3. DPRD mengusulkan Pemkot membangun BLK
Facebook.com/UPTD BLKI BalikpapanUntuk menyikapi ancaman pencari kerja luar daerah, Budiono mengusulkan agar pemerintah daerah merencanakan untuk membangun fasilitas pelatihan masyarakat lewat Balai Latihan Kerja (BLK) .
Menurut Budiono, pembangunan fasilitas pelatihan masyarakat lewat Balai Latihan Kerja (BLK) mutlak diperlukan dan direalisasikan dengan cepat. Sebab selama ini BLK yang ada merupakan milik Provinsi Kaltim dan proses kegiatan pelatihannya melalui proses seleksi yang diikuti tenaga kerja dari seluruh kabupaten kota se-Kaltim.
“Ke depan sangat perlu adanya BLK tapi tetap menyesuaikan ketersedian anggaran,” lanjut Budiono. Mengingat banyak tenaga kerja asal Balikpapan memerlukan penambahan skill agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.
Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, jumlah pencari kerja di Kota Balikpapan tercatat mencapai 25 ribu orang. Jumlah ini diketahui dari jumlah pencari kerja yang mengurus kartu kuning di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.
Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Kantor DPRD Balikpapan Diwarnai Demo Mahasiswa
