IKN Nusantara Patok Lahan Warga, Gubernur: Tak Apa, Mis Komunikasi
Gubernur Kaltim Isran Noor (IDN Times/Yuda Almerio)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menjawab keluhan warga soal pemasangan plang di area rumah warga di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Area yang masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kata dia, pemasangan papan peringatan tersebut dimaksudkan hanya sebagai pemberitahuan semata kepada masyarakat. Terlebih data soal tanah di wilayah tersebut juga berbeda dengan yang sekarang.
"Itu hanya pemberitahuan saja," ucap orang nomor satu di Benua Etam itu, Kamis (17/3/2022).
1. Gubernur benarkan pengurusan tanah akan sulit
Sejumlah alat berat membuka akses jalan di lokasi segmen tiga di kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)Namun dari perbedaan data itu jugalah yang mendorong pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2022. Isran tak menampik jika dengan adanya aturan yang ia sahkan itu dapat mempersulit warga untuk mengurus surat tanahnya.
Jangan sampai, kata dia, dengan adanya IKN ini ada orang-orang yang berspekulasi hanya untuk kepentingan pribadinya.
"Iya, ya memang (akan sulit). Makanya Pergub itu juga harus dipahami segala macam," tuturnya.
Namun, Ketua DPW Partai Nasdem ini menegaskan, tak ada maksud dari pemerintah melakukan pencaplokan lahan. Pemasangan plang tersebut hanya kurang sosialisasi sehingga menimbulkan mis komunikasi.
"Ga papa itu, Belanda sudah lari," candanya di akhir wawancara.
Baca Juga: Warga Pemaluan PPU Resah, Ratusan Hektare Tanahnya Masuk Area KIPP IKN
2. Khawatir lahan dan kebun diambil alih
Patok tanah yabg dipasang KIPP di sekitar rumah warga yabg dekat dengan kawasan IKN (istimewa)Sementara beberapa waktu lalu, masyarakat Desa Bumi Harapan memang sempat dibuat tak tenang dengan terpasangnya papan peringatan tersebut di kawasan tempat tinggal mereka.
Mereka tentu merasa khawatir dengan lahan mereka yang berada di bawah plang pengumuman tersebut. Selain itu juga ada rumah dan banyak perkebunan yang sudah lama tumbuh di sana.
"Kami khawatir nasib lahan kami karena pemasangannya tidak ada sosialisasi dan koordinasi. Di dalam lahan itu ada rumah warga, kebun karet, pisang, sawit, dan sawah," kata Hasanuddin, salah satu warga di sana, saat dikonfirmasi beberapa hari lalu.
3. KLHK klaim sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan perwakilan warga
Plang KLHK yang terpasang di area perkebunan warga di Sepaku (istimewa)Jika dilihat, di plang tersebut terdapat logo dan tulisan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kemudian di bawahnya ada tulisan "Kawasan ini merupakan hutan negara yang ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara. Dilarang memasuki, melakukan kegiatan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah".
Mengonfirmasi hal tersebut, Kepala Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan Edward Hutapea mengatakan, pemasangan papan peringatan itu dalam rangka pengamanan kawasan hutan negara berdasarkan surat keputusan Menteri LHK.
Papan plang tersebut memang dominan dipasang di kawasan yang berbatasan dengan area non hutan. Sedikitnya ada 50 pancang yang dipasang.
"Apabila ada klaim lahan dari masyarakat yang didukung oleh pembuktian hak yang sah dan lengkap berupa surat hak milik, kami akan koordinasikan," katanya.
Selain itu, kata Edward, koordinasi juga sudah dilakukan kepada perwakilan warga dan pemerintah desa sebelum peringatan tersebut dipasang.
Ia menilai itu sudah menjadi representasi warga sekitar. Sosialisasi juga dihadiri empat perwakilan perangkat desa, termasuk dari Desa Bumi Harapan di Kantor Camat Sepaku.
Baca Juga: Warga PPU Kecewa, para Tokoh Tak Sampaikan Masalah Mereka ke Jokowi
