Lima Alasan Mengapa IKN Harus Pindah ke Kaltim
Kawasan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (IDN Times/Yuda Almerio)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Pemerintah pusat memperkirakan peletakan pertama pembangunan ibu kota negara (IKN) bakal dimulai tahun ini. Fakta tersebut terungkap saat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar berkunjung ke kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Sabtu pekan lalu.
Terlepas dari itu, pemindahan IKN ke Benua Etam memang diperlukan demi pemerataan pembangunan di timur Indonesia. Selain ada sebab lain. Berikut lima alasan provinsi ini ditunjuk sebagai IKN baru.
“Alasan pertama risiko bencana minim, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor,” ungkap La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI saat hadiri Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Daerah menyambut IKN di IAIN Samarinda seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Selasa (6/4/2021).
1. Minim bencana alam dan sangat strategis sebagai IKN
Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti saat diwawancarai di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (1/11). IDN Times/Fitria MadiaPernyataan tersebut diamini oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari kajian entitas pengendalian bencana ini, Kaltim memang provinsi dengan risiko bencana paling rendah dibanding wilayah lain di Indonesia. Baik itu dari ancaman petaka geologi, vulkanologi, hidrometeorologi dan jenis ancaman bencana lainnya.
Daerah ini memang punya potensi gempa bumi, namun di bawah magnitudo 5 yang tidak merusak dan sedikit kemungkinan memicu gelombang tsunami. Tak hanya itu, untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga paling sedikit terdampak dibanding wilayah lain di Kalimantan.
Menurut data BNPB sejak 2015 hingga 2019, Kaltim tak masuk dalam 5 besar wilayah yang terdampak Karhutla seperti wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
“Kedua, lokasinya dinilai strategis. Jika ditarik koordinat berada di tengah-tengah wilayah Indonesia," imbuh mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini.
Baca Juga: Dua Skema Penanganan Banjir Samarinda ala Wali Kota Andi Harun
2. Infrastruktur lengkap dan lahannya sudah tersedia
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)Khusus perdagangan misalnya, disebut strategis lantaran posisi Kaltim ini terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II). Berada di jalur ini tentunya menguntungkan, banyak kapal-kapal lewat, baik itu domestik maupun dari luar negeri. Dan ini begitu strategis untuk kemaritiman. Otomatis jadi sumber pemasukan juga. Alasan ketiga, lanjut La Nyalla, yaitu lokasi berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan kelima, hanya di lokasi tersebut terdapat lahan pemerintah seluas 180 ribu hektare," sebutnya.
3. Pemeretaan pembangunan menjadi tolak ukur lain pemindahan IKN ke kawasan timur Indonesia
Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar bersama rombongan saat melihat peta kawasan calon IKN baru (IDN Times/Ervan)Dia menambahkan, gagasan pemerintah untuk memindahkan IKN dari Jakarta tentu bukan sekadar mengikuti tren yang dilakukan sejumlah negara lain. Namun dasarnya niat pemerintah hendak memeratakan pembangunan ke daerah lain, sebab selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Pemindahan IKN memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Selain itu, pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga: Akhirnya Jalur Menuju Bandara APT Pranoto Samarinda Segera Diperbaiki
