Sosialisasi Relokasi oleh Aparat, Warga SKM Merasa Terintimidasi
Kondisi Sungai Karang Mumus saat ini. Warga masih bergantung untuk kegiatan harian seperti mencuci dan mandi. Potret ini diambil pada Sabtu 26 Oktober 2019 di kawasan Kelurahan Temindung, Samarinda (IDN Times/Yuda Almerio)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Pengerukan dan relokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) memang menuntut segera diselesaikan. Dengan demikian persoalan banjir di Ibu Kota Katim ini bisa berkurang, lebih lagi musim penghujan makin dekat.
Namun yang menjadi soal apakah warga yang tinggal selama belasan hingga puluhan tahun itu mau pindah?
"Kalau saya pribadi, mau saja pindah. Tapi enggak tahu orangtua saya," kata Rama, pelajar sekolah kejuruan yang sudah 19 tahun hidup di bibir SKM di Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.
1. Sepakat relokasi demi mengurai persoalan banjir
Sungai Karang Mumus (IDN Times/Yuda Almerio)Menurut dia, SKM saat ini memang sudah dangkal akibat sedimentasi. Hal ini pula yang membuat anak Sungai Mahakam tersebut perlu dikeruk.
Salah satu penyumbang sedimentasi itu adalah sampah. Itu sebab warga tak boleh buang sampah ke sungai. Meskipun sudah menjadi kebiasaan harus dirubah.
"Bisa karena terbiasa," terangnya saat ditemui di kawasan SKM pada Sabtu (26/10).
Kata Rama, banjir itu memang bikin susah. Namun sebagai warga yang baik, jangan sampai berdiam diri. Salah satu langkah yang baik untuk memulai perubahan ialah dengan tak membuang sampah ke sungai.
Lima bulan lalu Samarinda banjir besar warga yang berada di dekat sungai tak bisa berbuat banyak.
"Waktu itu kami hanya bisa menunggu kiriman bantuan makanan," terangnya.
Jujur, kata Rama, dirinya enggan mengalami lagi hal yang sama. Sebab dia tahu betapa sulitnya kondisi ketika banjir melanda. Makanya kalau tak ada pemindahan, pengerukan susah dilakukan.
Baca Juga: Ketua RT Tak Dapat Informasi Rencana Relokasi Sungai Karang Mumus
2. Pemerintah harus memberi garansi warga tak rugi saat relokasi
Ketua RT 26, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Abdurahhmad Siddik (IDN Times/Yuda Almerio)Sementara itu, Ketua RT 26, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Abdurahhmad Siddik mengatakan hal senada. Dia pribadi tak terlalu mempersoalkan relokasi warga di sempadan SKM, sebab hal tersebut bisa mengurai persoalan banjir di Kota Tepian--sebutan Samarinda.
Namun, yang harus diperhatikan ialah, pemerintah bisa menjamin atau tidak, biaya pengganti kerugian yang dialami warga ketika relokasi.
"Sebagian warga menggantungkan hidupnya di sungai. Saya sendiri bikin tahu, tapi dari air PDAM untuk pengolahannya," akunya.
Saat dipindahkan ke tempat lain, kata dia, apakah ada garansi warga mendapat keuntungan ketika mungkin harus berganti usaha untuk penghidupannya sehari-hari. Selain itu dari mana gantinya untuk keuntungan bulanan yang diperoleh dari usaha tersebut? Hal demikian harus dicermati pemerintah agar tak terjadi persoalan pada waktu mendatang.
Pihaknya bukan menghambat pemerintah, tapi lebih kepada meminta solusi. Dirinya pun menyesalkan, alasan penggunaan aparat untuk sosialisasi dengan warga. Padahal pihak kelurahan pun bisa melakukan hal sama.
"Warga yang enggak terlalu paham dengan persoalan merasa terintimidasi. Ingat, jangan abaikan hak kami," sebutnya.
3. Pemerintah harus punya solusi terbaik untuk relokasi warga SKM
Warga SKM Kelurahan Temindung, Yunus dan Sulastri (IDN Times/Yuda Almerio)Kata dia, sejak 1996 dirinya tinggal di bantaran SKM, dia juga sudah akrab dengan persoalan relokasi sebab sempat terlibat di dalamnya. Sudah beberapa kali pula warga SKM dipindahkan. Dan sebelum dilakukan selalu sosialisasi lebih dahulu bukan dadakan. Setiap warga yang berada di kawasan RT 26 tak ada yang ilegal dan mereka punya hak sama seperti warga lainnya.
"Mereka menetap di RT 26 itu lapor dulu ke saya sebagai ketua RT. Dan selama 31 tahun belum saya dapati warga tanpa keterangan resmi," tegasnya.
Dia menambahkan, warga bantaran sungai itu enggak ada yang keras kepala. Mereka hanya perlu sosialisasi yang jelas. "Jangan sampai pucuk jarum jadi meriam," katanya.
Sementara, warga lainnya pasangan suami-istri, Yunus dan Sulastri juga tak terlalu mempersoalkan relokasi tersebut. Karena keduanya pedagang, mereka hanya perlu rumah sewa dekat pasar saja. Keduanya tak bisa jauh-jauh dari pasar karena aksesnya susah saat membawa sayur, lombok, bawang dan lain-lainnya. Belum lagi biaya distribusi bertambah saat jauh.
"Kami sudah 20 tahun tinggal di rumah ini (kontrakan). Kalau pemerintah mau relokasi harus ada solusi terbaik bagi warga," pungkasnya.
Baca Juga: Relokasi Warga Sungai Karang Mumus, Pemkot Samarinda Mesti Tegas
