Bahas APBD, Ini Jawaban Tiga Paslon di Debat Pilwali Samarinda

Menurut Barkati-Darlis harus ada keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam e-planning dan e-budgeting agar apa yang menjadi kebijakan dapat diketahui oleh masyarakat. Hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif juga penting untuk pencegahan korupsi.

Pasangan ini akan menfasilitasi agar publik bisa mengikuti, memantau dan mengkritisi penyusunan APBD Kota Samarinda. 

Darlis menyebutkan, "Tanggapan, pertanyaan, kritik, partisipasi publik akan diakomodasi dalam bentuk kebijakan pemerintah kota sehingga publik merasa memiliki kepastian untuk mengikuti proses-proses pembaharuan APBD," katanya.

Sementara itu, paslon Andi Harun-Rusmadi menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Andi Harun mengatakan keterbukaan publik bukan hanya sekadar fasilitas. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. APBD dengan segala dokumennya tidak berstatus sebagai dokumen rahasia negara. Setiap orang berhak mengakses itu, mulai input, proses, hingga output.

“Ini bukan sekadar gambaran di atas panggung kampanye. Kita harus aplikatif terhadap penggunaan teknologi informasi dalam bentuk e-planning. Sehingga prosesnya masyarakat dari rumah, dari pinggir kampung bisa mengakses semua informasi tersebut. Sehingga itu bisa mendorong penegakan hukum dalam hal keuangan negara,” kata Andi Harun.

Kemudian, paslon nomor urut 3 Zairin Zain-Sarwono menanggapi pendapat paslon nomor urut 1. Menurut pasangan ini pembahasan anggaran APBD itu dilakukan ada aturannya. Eksekutif dan legislatif sudah membuat suatu perencanaan lima tahunan dan perencanaan tahunan. Apa yang dibahas dalam anggaran tersebut sudah mengacu pada rencana yang telah dibuat

"Pembahasan tertutup saya kira memang ada hal-hal penting yang dilihat, lebih urgent, duluan akan dilakukan. Menomorduakan kegiatan yang tidak diperlukan saya kira itu wajar untuk dibahas dalam tertutup," kata Zairin.

Sementara Sarwono menambahkan, masyarakat juga harus diberi informasi yaitu tentang Permendagri yang setiap tahun terbit sebelum penyusunan APBD. Masyarakat perlu tahu prioritas, strategi dan substansi penyusunan anggaran tersebut sehingga mereka ikut bisa mengontrol.