BBPJN Minta Dukungan PPU dalam Pembangunan Jalan Masuk IKN

Hamdam mengatakan, mereka akan melaksanakan kegiatan bidang bina marga berupa, pembangunan fisik proyek akses utama jalan distribusi material ke IKN dengan anggaran target sebesar Rp22 triliun.

“Pembangunan akses utama distribusi material ke IKN tersebut dengan anggaran mencapai Rp22 triliun tersebut berada di wilayah Kabupaten PPU, berupa pekerjaan ringan hingga berat dengan waktu pekerjaan cukup singkat hanya 19 bulan ke depan," paparnya.

Program pembangunan ini perlu betul-betul mendapat dukungan dari semua stakeholder dalam pelaksanaannya. Bahkan pertemuan hari ini juga bertujuan untuk menyatukan satu visi kebersamaan.

“Jadi perlu adanya quick respons atau respons cepat  untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kendala yang diprediksi akan menghambat pekerjaan itu nanti,” sebutnya.

Sebagaimana penjelasan BBPJN lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan itu berkisar 200 hektare. Tentunya terdapat potensi permasalahan yang akan dihadapi salah satunya adalah masalah tumpang tindih lahan yang masuk wilayah kawasan area penggunaan lain (APL).

“Sementara untuk lahan yang masuk kawasan statusnya tidak ada masalah karena tentu telah dikoordinasikan di tingkat kementerian, sehingga lebih mudah,” sebutnya.

Namun, lanjutnya, berbeda dengan lahan yang berada di wilayah APL, diduga dapat menimbulkan konflik karena kemungkinan ada tumpang tindih kepemilikan di sana sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Komitmen PPU dalam membantu penyelesaian masalah pertanahan. 

“Kami selaku pemerintah daerah tentu memberikan support dan dorong membantu mereka untuk menyelesaikan masalah, dengan cara melakukan pendekatan ke masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, tambah Hamdam, juga memberikan informasi tentang kondisi faktual. Kemudian  jika memang ada tumpang tindih lahan maka pihaknya mengarahkan persoalan ini ke pengadilan mengambil langkah konsinyasi menitipkan uang ke pengadilan dan dilakukan proses persidangan.

“Langkah ini, agar kegiatan pembangunan tidak terhambat. Sebab tidak boleh dihambat bahkan pengadilan pun siap memberi bantuan jika perlu mereka melaksanakan sidang di luar pengadilan atau di tempat langsung,” paparnya.

Untuk diketahui, jelasnya, lokasi pembangunan akses utama jalan distribusi material ke IKN itu dari Pulau Balang, Kecamatan Penajam hingga berakhir ke kawasan IKN melalui Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam sampai Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku.

Sementara itu, untuk pembangunan jalan di wilayah Balikpapan mulai dari batas jalan tol tembus ke Kariangau menuju rencana jalan di bawah Sungai Wain. Namun pembangunan butuh waktu lama dan tidak akan selesai hingga tahun 2024 depan. Bukan tidak diprioritaskan jalan di Balikpapan.

Tetapi bukan itu yang diharapkan menjadi akses utama jalan distribusi material ke IKN kelak. 

“Kita berharap dalam pembangunan tersebut, sumber daya manusia masyarakat PPU dapat ikut andil bekerja di proyek itu. Lalu pengusaha-pengusaha lokal kita bisa menjadi supplier termasuk juga bisa ikut menjadi sub kontraktor pada pekerjaan-pekerjaan yang dimungkinkan,” pungkasnya.