Tak Perlu Memutar ke Samarinda, Jalur Pesisir Kaltim Kini Makin Lancar
- Jalur pesisir Kaltim dari Anggana, Muara Badak, Marangkayu hingga Kutai Timur hampir 95 persen terkoneksi dengan jalan baik, mayoritas berstruktur beton.
- Jalur pesisir kini menjadi alternatif Samarinda-Bontang, menghilangkan kebutuhan memutar melalui Samarinda antara Anggana dan Muara Badak; sejumlah titik masih akan dibenahi.
- Pemprov Kaltim akan memprioritaskan jalur selatan serta akses 30 kilometer menuju empat desa terisolasi di Bongan, Kutai Barat, lalu meninjau Mahakam Ulu.
Samarinda, IDN Times - Pembangunan infrastruktur jalan pesisir Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan progres positif. Jalur yang menghubungkan Anggana, Muara Badak, Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hingga Kutai Timur (Kutim) kini hampir 95 persen terkoneksi dengan kondisi jalan yang baik.
Sebagian besar ruas jalan tersebut bahkan telah menggunakan konstruksi rigid atau beton. Konektivitas ini membuka akses antardaerah sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat di kawasan pesisir.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Seno Aji untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan infrastruktur.
“Alhamdulillah, akses dari Anggana, Muara Badak, Marangkayu sampai Kutai Timur, dari pesisir, hampir 95 persen sudah bagus. Sebagian besar sudah rigid atau cor beton,” kata Rudy dikutip dari akun IG Pemprov Kaltim saat menutup kunjungan kerja ke wilayah utara Kaltim, 1–3 November 2026.
1. Alternatif perjalanan darat Samarinda ke Bontang
Menurut Rudy, jalur pesisir tersebut kini dapat menjadi alternatif perjalanan masyarakat dari Bontang menuju Samarinda maupun sebaliknya.
Sebelumnya, masyarakat dari Anggana yang hendak menuju Muara Badak harus memutar melalui Samarinda. Kini, kedua wilayah tersebut sudah terhubung melalui jalur pesisir sehingga perjalanan menjadi lebih singkat.
Rudy mengatakan, pekerjaan yang tersisa adalah pembenahan sejumlah titik jalan agar seluruh jalur semakin nyaman dan layak dilalui.
“Tinggal kita rapikan awal tahun depan atau akhir tahun ini. Insyaallah masyarakat sudah bisa menikmati dengan nyaman jalur pesisir ini,” ujarnya.
Jalur yang semakin baik tersebut tidak hanya menghubungkan kawasan pesisir Kukar dan Kutim, tetapi juga membuka akses hingga Kabupaten Berau.
2. Mendorong kemantaban kualitas jalan
Jembatan sementara di Jalan Nasional Semoi Dua-KM 38 Samboja, tepatnya di KM 9,5, Kabupaten Kutai Kartanegara juga menjadi atensi. (Dok. BBPJN Kaltim) Rudy menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan tidak sekadar mengejar panjang ruas atau angka kemantapan jalan. Lebih dari itu, infrastruktur harus mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan penumpang, serta membuka keterisolasian wilayah.
Setelah memperkuat konektivitas pesisir utara, Pemprov Kaltim selanjutnya akan memprioritaskan pembenahan jalur selatan yang menghubungkan Sangasanga, Muara Jawa, Samboja hingga Balikpapan.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarkawasan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang pesisir Kaltim.
Selain kawasan pesisir, Pemprov Kaltim juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah pedalaman dan perbatasan.
3. Meningkatkan kualitas jalan menuju Kutai Barat
Dokumentasi instalasi jembatan bailey di ruas Jalan Samboja-Sepaku oleh BBPJN Kaltim. (Dok. BBPJN Kaltim) Salah satu prioritasnya adalah membuka akses menuju empat desa yang masih terisolasi di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Keempat desa tersebut yakni Gerunggung, Tanjung Soke, Lemper, dan Deraya.
Total panjang jalan menuju Desa Gerunggung mencapai sekitar 46 kilometer. Dari keseluruhan ruas tersebut, penanganan jalan direncanakan sepanjang sekitar 30 kilometer.
Rudy menyebut, dirinya berencana mengunjungi Kecamatan Bongan dalam waktu dekat untuk memulai pembangunan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat di empat desa tersebut.
Setelah itu, kunjungan kerja akan dilanjutkan ke kawasan pedalaman dan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Agenda tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur jalan dan pelayanan dasar masyarakat.
“Kita ingin jalan yang bagus tidak hanya dinikmati masyarakat pesisir dan perkotaan, tetapi juga warga pedalaman dan perbatasan. Kami ingin pembangunan inklusif yang benar-benar dikerjakan, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
