Bendung Talake Paser-PPU Diusulkan Masuk PSN Tunjang Pangan IKN

Saat ini, lanjutnya, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, sekarang lahan persawahan yang efektif baru seluas 5 ribuan hektar saja. Tetapi setelah bendung itu terbangun maka ada potensi lahan pertanian seluas 21 ribu hektar terbuka.

Jelas hasil panen mampu memenuhi kebutuhan pangan padi di wilayah IKN dan Kaltim sendiri. Sementara kegiatan pembangunan bendung dan jaringan daerah rawa Telake pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024 mendatang.

Dibeberkannya, baru-baru lalu BWS Kalimantan III telah menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten PPU dan Paser guna menjadwalkan kegiatan pembebasan lahan lanjutan sehubungan pengadaan tanah untuk akses bangunan pelengkap bendung saluran primer dan sekunder serta daerah reboisasi Talake di Kabupaten PPU.

“Jadi kemarin luas areal bendung direncanakan hanya 74 hektar saja yang dibutuhkan, sementara masih ada akses arah PPU Kecamatan Babulu akan dibangunan pelengkap bendung saluran primer dan sekunder, dimana total yang akan dibebaskan tahap dua tahun 2021 adalah seluas 166 hektar kurang lebih ada sekitar 570 peta bidang,” tukasnya.

Dibeberkannya, dalam rapat tersebut menyatakan luas lahan area yang dipengaruhi oleh pembangunan bendung ini ada sekitar kurang lebih 21 hektare, artinya potensi lumbung pangan yang akan terbangun berada di luasan itu. BWS juga telah mengusulkan agar pembangunan bendung Talake masuk PSN.

“Harapan kita nanti begitu Penetapan Lokasi (Penlok) keluar proses pembebasan dan pengadaan tanah itu bisa segera berjalan sampai akhir tahun ini dan akan menghasilkan peta bidang sebagai dasar appraisal di tahun depan termasuk pembayarannya jadi lahan seluas 166 hektar tersebut akan dilakukan proses pembayaran pengadaan tanah milik masyarakat itu di tahun 2021,” ungkapnya.  

Dituturkan Nicko, ada sembilan desa di Kecamatan Babulu Kabupaten PPU yang bakal terkena dampak proses pengadaan tanah ini yaitu, mulai dari Desa Gunung Makmur, Gunung Mulia, Gunung Intan, Sebakung Jaya, Babulu Darat, Labangka Barat, Sumber Sari, Sri Raharja dan Desa Rawa Mulya. Sementara di Kecamatan Longkali terdapat lima daerah yakni kelurahan Longkali, desa Sebakung, Sebakung Taka, Sebakung Makmur dan desa Muara Adang II.

“Artinya nanti, seluruh jaringan irigasi primer dan sekunder akan melewati desa-desa tersebut. Kita berharap target proses panen dan sumber air masyarakat sudah bisa terpenuhi,” sebutnya.

Tahun ini, lanjutnya, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat melalui APBN baru sebesar Rp2 miliar,  guna membiayai kegiatan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah sampai diterbitkan Penlok. Jadi belum sampai proses pembayaran ke masyarakat. Panitia persiapan juga akan melakukan peninjauan lapangan serta melakukan sosialisasi ke masyarakat sebelum Penlok terbit digunakan tahun depan.

Pihaknya, lanjut Nicko, belum mendapatkan informasikan, apakah lahan seluas 166 hektar itu akan dibayarkan sekaligus di tahun depan atau dilakukan secara bertahap. Pemkab PPU masih menunggu kabar dari BWS.

Yang pasti proses tahapannya saat ini menuju ke Penlok, sebab Penlok yang terbit pertama hanya untuk kawasan bendung saja seluas 74 hektar dimana sedikit lahan masuk PPU, tetapi areal irigasi primer dan sekundernya belum masuk.

“Dengan Penlok terbaru kelak, semua areal masuk di dalamnya termasuk juga kawasan lahan pertanian milik masyarakat otomatis akan terbangun begitu pula aliran irigasinya. Harapan kita, masyarakat bisa segera menikmati dampak positif dari bendung tersebut, baik ketersedian air, peningkatan hasil panenan menjadi lebih baik dan lain-lain,” pungkasnya.