Biar Transparan, Warga Minta Pemkab PPU Mengawal Ketat Urusan CSR

Menurutnya, dana CSR yang dianggarkan dan dikelola oleh perusahaan harus dikelola transparan dan dampaknya dirasa oleh masyarakat. Tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPU, namun kalau tidak ada wadah yang mengelola dirinya pun tak yakin duit itu bisa terkelola dengan aturan berlaku.

"Harusnya, pemerintah, perusahaan duduk bersama masyarakat dalam satu wadah guna menyusun rencana tepat, sehingga pengelolaannya bisa dirasakan dan tepat sasaran. Jadi tidak seenaknya perusahaan saja melaksanakan program CSR tadi seperti saat ini," tegasnya.       

Ia juga meminta, agar pemerintah daerah harus lebih serius menggali dan mengawal CSR ini. Hal ini sejalan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke PPU. Yang mana masyarakat sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan kerja, sehingga masyarakat bisa bersaing dengan pendatang dan tidak gagap teknologi.

"Fakta di lapangan, masih minim dirasakan masyarakat, contoh daerah kami di PPU ini merupakan lumbung padi bagi Provinsi Kaltim, tapi sentuhan kepada petani belum terasa, terbukti petani kami masih susah mendapatkan bibit dan pupuk," sebut Alfian.

Selain itu, tambahnya, masyarakat PPU sangat berharap perusahaan yang memiliki lahan luas untuk  memberikan zona lahan pembinaan terhadap petani, sehingga petani di PPU dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya karena memiliki lahan luas.

Terpisah, Asisten II Setkab PPU, Ahmad Usman, mengakui, hingga kini kabupaten PPU memang belum ada organisasi yang bertugas mengelola dana CSR perusahaan, meskipun konsepnya sudah ada. Terkait aturan hukum pengelolaan CSR, ungkapnya, saat ini baru ada peraturan bupati (perbup) sementara peraturan daerah (perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (TJSL) belum rampung dibahas antara Pemkab dengan DPRD PPU.

"Konsep wadah pengelola dana CSR dari pemerintah sudah sudah, namun belum terbentuk. Untuk perdanya masih belum rapung dibahas," pungkas Usman.