Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

DBH Kaltim Anjlok dari Rp7 Triliun Jadi Rp1,6 Triliun, Gubernur PD

ilustrasi anggaran keuangan (pexels.com/Tima Miroshnichenko)
ilustrasi anggaran keuangan (pexels.com/Tima Miroshnichenko)

Samarinda, IDN Times - Isu penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama dalam pertemuan para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

1. Gubernur Kaltim tetap optimis setelah diskusi dengan Menteri Keuangan

WhatsApp Image 2025-09-10 at 15.17.31 (1).jpeg
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud memberikan keterangan kepada wartawan terkait kemungkinan penyusutan transfer ke daerah dari pusat. (IDN Times/Erik Alfian)

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Gubernur Harum, menyampaikan optimismenya atau percaya diri (PD) setelah berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan.

“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.

2. Penurunan drastis DBH Kaltim

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)
ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Rudy mengungkapkan, tahun sebelumnya Kaltim menerima DBH sekitar Rp6–7 triliun, namun tahun ini alokasinya turun tajam menjadi hanya sekitar Rp1,6 triliun. Ia menilai, sebagai daerah penghasil sumber daya alam, Kaltim sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” kata Rudy, memberikan sinyal positif terkait peluang peningkatan DBH bagi Kaltim.

3. Para gubernur menyuarakan kekhawatiran

Ilustrasi anggaran (Sumber Gemini)
Ilustrasi anggaran (Sumber Gemini)

Dalam forum tersebut, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran serupa. Penurunan DBH dinilai berpotensi menghambat proyek strategis dan pembangunan di daerah. Karena itu, pertemuan difokuskan untuk mencari solusi bersama, menyamakan arah kebijakan, serta memastikan penggunaan anggaran tetap optimal di tengah keterbatasan fiskal.

“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, keberhasilan pembangunan Kaltim juga menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional,” tutup Gubernur Harum.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sri Gunawan Wibisono
EditorSri Gunawan Wibisono
Follow Us

Latest News Kalimantan Timur

See More

DBH Kaltim Anjlok dari Rp7 Triliun Jadi Rp1,6 Triliun, Gubernur PD

08 Okt 2025, 03:00 WIBNews