HUT RI di IKN Dipastikan Terbatas, Masyarakat Saksikan Tayangan TV

OIKN akan menggelar perayaan HUT RI di IKN untuk pertama kalinya. Pejabat penting dari unsur pemerintah pusat, kementerian, TNI, Polri, aparatur sipil negara, BUMN, pemerintah daerah, hingga perwakilan masyarakat setempat dipastikan hadir untuk menyaksikan kemeriahan di ibu kota baru Indonesia.

Menurut Troy, pihaknya hanya mengirimkan 2.000 undangan bagi perwakilan masyarakat untuk menghadiri upacara HUT RI di IKN. Mereka adalah tokoh masyarakat dari Kalimantan dan daerah lain di seluruh Indonesia.

"Kami hanya mengirimkan undangan bagi 1.000 anggota masyarakat untuk perayaan HUT RI pada pagi hari dan 1.000 lainnya pada sore hari," ungkap Troy. Sebagaimana lazimnya, perayaan HUT RI dilaksanakan dua kali, yaitu upacara pengibaran bendera di pagi hari dan upacara penurunan bendera di sore hari.

"Masyarakat lainnya dapat menyaksikan di layar televisi," tambahnya.

Untuk pengamanan, ribuan personel TNI dan Polri telah diberangkatkan ke lokasi upacara HUT RI.

Troy menambahkan bahwa personel TNI dan Polri akan menutup seluruh akses masuk menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Diketahui, terdapat dua akses pintu masuk menuju kawasan IKN, yaitu area Samboja Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara dan Jalan Tol Km 13 Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebagaimana diketahui, Jalan Tol Km 13 di Balikpapan menghubungkan Jembatan Pulau Balang yang baru-baru ini diresmikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Troy mengarahkan media untuk mengonfirmasi teknis pengamanan akses jalan kepada pihak TNI dan Polri.

"Soal pengamanan dan penutupan akses jalan, silakan hubungi TNI dan Polri. Itu bukan menjadi ranah OIKN maupun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," jelasnya.

Troy memahami adanya antusiasme masyarakat di Kaltim untuk menyaksikan prosesi perayaan HUT RI ke-79 secara langsung di IKN. Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah daerah menyediakan layar lebar yang menayangkan prosesi perayaan HUT RI di IKN secara langsung.

Hal ini terutama berlaku bagi pemerintah daerah yang berlokasi di Provinsi Kaltim.

Menurutnya, langkah tersebut dapat meminimalkan potensi kepadatan arus lalu lintas di sekitar area pintu masuk menuju IKN.

"Soal layar lebar, itu menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas," tutup Troy.