Ini Siasat Wali Kota Andi Harun Menutup Lokasi Prostitusi di Samarinda

30 Mar 2021, 22:00 WIB

Ilustrasi Pekerja Seks (IDN Times/Mardya Shakti)

Samarinda, IDN Times - Empat tahun lalu, tiga lokalisasi di Samarinda ditutup oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Pertama di kawasan Solong kemudian Loa Hui dan yang terakhir Bayur di Sempaja Utara. Belakangan, dua eks lokalisasi kawasan Solong dan Loa Hui disebut-sebut kembali beroperasi. Pemkot Samarinda pun ambil langkah tegas.

“Kami akan tutup. Sekarang masih persiapan,” ujar Andi Harun, Wali Kota Samarinda kepada IDN Times di DPRD Kaltim, Selasa (30/3/2021).

1. Lebih memilih pendekatan humanis dan persuasif

Default Image IDN

Informasi dihimpun IDN Times, selain tiga lokasi di Samarinda tadi, rupanya wadah esek-esek ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Totalnya ada 22 lokalisasi. Dan pada Juni 2016 lalu semuanya resmi ditutup. Dengan bantuan Perda Kaltim No 3/2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sebanyak 1.500 pekerja seks komersial (PSK) dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

Mereka diberikan duit kerahiman Rp5 juta per orang. Khusus Kota Tepian jumlahnya ada 550 PSK ketika itu. Lalu langkah apa yang hendak diambil Andi Harun? Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Gerindra ini menyebut bakal menempuh prosedur sederhana. Pertama, pihaknya bakal mendata total PSK, kemudian pendekatan persuasif sehingga tindakan tegas yang melibatkan aparat belum dilirik.

“Bagaimana pun juga tidak ada orang yang punya niat untuk bekerja seperti itu (jadi PSK). Mungkin karena keterbatasan ekonomi atau ada yang mengendalikan,” kata AH, sapaan karibnya.

2. Setelah ditutup nanti, pemkot bakal rutin pengawasan

Warga eks Lokalisasi Loa Hui Samarinda mengungsi ke tempat aman (IDN Times/Yuda Almerio)

Itu artinya, pendekatan humanis lebih dipilih AH untuk mengantisipasi praktik prostitusi di Kota Tepian. Karenanya, edukasi terkait pekerjaan membawa berkah juga bakal digencarkan saat proses penutupan berlangsung. Nah, saat ini, dia menyatakan sudah menunjuk asisten I dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menginventarisasi dua eks lokalisasi tersebut.

Tahapan di dalamnya juga termasuk pemberian opsi bagi para PSK. Dipulangkan atau diberi pekerjaan yang layak. Menurutnya, dalam teori perubahan sosial diperlukan waktu 90 hari agar seseorang terbiasa dengan aktivitas barunya. Itu sebab dia percaya aktivitas prostitusi ini bisa dituntaskan.

“Setelah ditutup nanti tentu ada pengawasan dan pengendalian terhadap eks lokalisasi tersebut. Jangan sampai menjadi tempat prostitusi kembali,” tegasnya.