Jaga Stabilitas Harga, KPPU Dorong Pembentukan Perusda Sembako
Balikpapan, IDN Times - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah daerah membentuk perusahaan daerah yang khusus mengurusi masalah ketersedian bahan pokok.
Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok ketika terjadi penurunan produksi di tingkat petani.
"Permasalahan melambungnya beberapa komoditas seperti cabai terus berulang setiap tahun, sehingga harus dilakukan kajian bersama instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini," kata kepala Kantor Wilayah V KPPU Balikpapan Hendry Setyawan di Gedung Keuangan Balikpapan.
1. Kondisi geografis di tiap daerah yang berbeda
Hendry menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan tingginya harga bahan pokok di masyarakat. Antara lain, kondisi geografis di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga distribusi bahan pokok antar daerah harus diangkut melalui jalur laut.
Kondisi ini menyebabkan tingginya pembiayaan transportasi dalam proses pengiriman bahan pokok, yang juga menyebabkan tingginya harga jual ke masyarakat.
2. Tidak semua daerah menghasilkan produk pertanian
Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga membuat kondisi lahan di tiap daerah berbeda-beda. Tidak semua daerah mampu menghasilkan produk pertanian, karena kondisi tanah yang tidak cocok untuk digarap menjadi lahan pertanian.
Hal ini menyebabkan timbul hubungan perdagangan antar wilayah penghasil produk pertanian seperti Pulau Jawa dan Sulawesi dengan daerah yang tidak memiliki produk pertanian seperti Pulau Kalimantan.
"Kondisi geografis Indonesia yang kepulauan di mana setiap pulau belum tentu dia bisa menghasilkan pangan sendiri maka akan ada perdagangan antar daerah yang dilakukan," katanya.
Kondisi banyak dimanfaatkan oleh para tengkulak atau distributor, sehingga menimbulkan perbedaan harga yang cukup signifikan di beberapa daerah.
3. Distribusi bahan pokok masih dikuasai tengkulak
Kondisi geografis Indonesia yang berbeda di tiap wilayah dan kepulauan menjadikan harga bahan pokok di sejumlah wilayah menjadi berbeda dan jauh lebih tinggi. Tengkulak atau distributor besar masih memiliki peran yang cukup tinggi dalam struktur distribusi bahan pokok.
"Makanya sampai kapanpun petani peternak indonesia itu enggak pernah bisa memperoleh manfaat yang maksimal karena dia enggak punya kuasa untuk menentukan harga jual," ujar Hendry.
Kondisi ini menurut Hendry, telah didiskusikan dengan beberapa instansi teknis yang ada di tingkat kota atau provinsi. Pemerintah daerah harus membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah untuk melawan sistem yang sudah dibangun oleh para tengkulak atau distributor besar sehingga harga bahan pokok yang dijual ke masyarakat dapat diatur.
