Jumlah Pendatang di Balikpapan Meningkat, Bukan karena IKN

Pada tahapan awal pembangunan ibu kota negara (IKN) pemerintah akan memulai dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, drainase hingga rencana pembangunan bendungan air untuk penyediaan air bersih, termasuk memulai tahapan membangun istana negara.

Sebagai kota penyangga ibu kota negara yang baru, Kota Balikpapan diperkirakan akan menjadi magnet bagi para pendatang dari luar daerah untuk mencari peluang di ibu kota negara yang baru.

Menanggapi hal tersebut, Helmi memastikan pada tahapan awal pembangunan tidak akan mempengaruhi jumlah pendatang di Kota Balikpapan.

Karena sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi utama pemindahan ibu kota negara.

Para pekerja yang akan dilibatkan untuk membangun ibu kota negara dipastikan akan bermukim di kawasan PPU agar tidak terlalu jauh dengan pengerjaan proyek.

"Proyek IKN tidak akan mempengaruhi jumlah pendatang di Kota Balikpapan, karena para pekerja yang dilibatkan pasti akan membangun camp pekerja di kawasan PPU tidak jauh dari lokasi rencana proyek," jelasnya.

Helmi menuturkan kenaikan jumlah pendatang yang terjadi di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh jumlah pekerja yang dilibatkan dalam proyek perluasan kilang milik Pertamina atau RDMP (Refinery Development Master Plan)

Hal itu terlihat dari jumlah kenaikan jumlah pendatang di Kota Balikpapan selama tahub 2019 yang mulai mengalami kenaikan sejak dimulai proyek perluasan kilang Pertamina.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan, jumlah penduduk di Kota Balikpapan bertambah sekitar 2,2 persen. Naik dibandingkan tahun 2018, yang hanya mengalami kenaikan sekitar 2,1 persen.

Ia menerangkan selain Proyek Pertamina, kenaikan jumlah pendatang di Kota Balikpapan juga dipengaruhi oleh kembali naiknya pertumbuhan di sektor pertambangan selama setahun terakhir, yang meningkatkan peluang kerja di Kota Balikpapan.

Helmi  mengaku tidak bisa membatasi jumlah pendatang yang masuk ke Kota Balikpapan.

“Selama punya KTP elektronik dan surat pindah tidak masalah,” kata Helmi.

Helmi menjelaskan Kota Balikpapan adalah kota yang terbuka. Untuk tahun ini, Helmi menjelaskan tidak menggelar razia yustisi di pelabuhan dan bandara. Pendatang yang masuk tidak akan dibatasi selama memiliki KTP-el dan surat pindah dari daerah asalnya.