Kantin di IKN Memperoleh Bantuan APD dan Pelabelan Laik Higiene
Penajam, IDN Times - Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan perhatian khusus terhadap keamanan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama di tempat pengelola pangan (TPP) dan penyaji makanan yang beroperasi di kantin hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN.
Upaya ini diwujudkan melalui pemberian sertifikat laik higiene dan distribusi alat pelindung diri (APD) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kantin HPK pada Sabtu, (11/5/2024).
“OIKN bekerja sama dengan Kemenkes RI dan tim transisi HPK untuk memberikan APD kepada sejumlah pelaku UMKM makanan dan minuman di kantin, serta melabeli gerai-gerai kantin yang telah memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI,” ungkap Suwito, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, melalui Direktur Pelayanan Dasar, pada Senin (13/5/2024) di Sepaku.
1. Diharapkan bangun sebuah fasilitas kesehatan
Direktur Suwito menyebutkan bahwa agenda kolaboratif kedua belah pihak diharapkan akan membantu dalam pembangunan fasilitas kesehatan, baik secara fisik maupun non-fisik, yang sedang dikembangkan di Nusantara, terutama di hunian pekerja konstruksi (HPK).
Dia mengungkapkan bahwa sudah ada tiga klinik pelayanan kesehatan di HPK yang tersebar di berbagai kompleks. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelayanan makanan dan minuman di HPK agar disediakan oleh pelaku UMKM dengan produk yang berkualitas, sehat, dan bergizi.
“Karena pekerja konstruksi merupakan tulang punggung pembangunan di IKN, maka kami sangat memperhatikan kesehatan mereka,” ucap Suwito. Ia juga menyebut, nantinya juga akan merencanakan dan menyiapkan sebuah program Kantin Laik Sehat, utamanya di HPK, untuk menjadi percontohan kedepannya dalam pengelolaan kantin di Nusantara.
2. Rencanakan program kantin HPK laik sehat
Dalam konteks yang sama, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu, mengungkapkan pentingnya kebersihan dan kandungan nutrisi dalam makanan dan minuman yang disajikan oleh pelaku UMKM tidak hanya di kantin HPK, tetapi juga di seluruh wilayah Nusantara.
“Kita akan menyaksikan perpindahan penduduk yang masif ke wilayah IKN ini. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat terhadap kebutuhan akan air bersih, sanitasi lingkungan, dan standar kesehatan yang ketat terkait dengan makanan yang dikonsumsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa apa yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat menjadi sumber kesehatan atau penyakit, tergantung pada kebersihan dan kualitas makanan serta minuman tersebut.
3. Pengawasan ketat produk makanan minuman
Maxi juga melihat potensi pembangunan awal di Nusantara. Baginya, kebiasaan positif seperti standarisasi kesehatan dan pengawasan yang ketat terhadap produk makanan dan minuman merupakan langkah awal yang penting.
Bahkan, menurutnya, kegiatan positif lainnya bisa dimulai dari sekarang agar nantinya, saat IKN telah terbentuk, institusi dan masyarakat sudah memiliki kebiasaan positif yang menjadi kebanggaan IKN itu sendiri.
Pemberian sertifikat Laik Higiene dan pembagian APD, lanjutnya, merupakan bagian dari agenda Otoritas IKN dan Kemenkes RI dalam menciptakan TPP yang aman dan sehat.
“Sebelumnya, telah dilakukan pelatihan dan penyuluhan kepada pelaku TPP dan Penyaji Makanan mengenai higientias makanan pada Selasa, (7/5/2024) di BNI KCP Sepaku,” pungkasnya.
