Kasus KDRT Paling Tinggi, Ini Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kaltim

14 Nov 2026, 15:00 WIBKota Samarinda2 min read

Sri Gunawan Wibisono

News

Channel

Add Us on Google

ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga KDRT (IDN Times/Muhammad Tarmizi Murdianto)

Intinya Sih

UPTD PPA Kalimantan Timur menangani 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Oktober 2026, terdiri dari 52 korban perempuan dan 42 korban anak.
KDRT menjadi kasus terbanyak dengan 40 laporan, diikuti kekerasan psikis 16 kasus, KBGO 13 kasus, sengketa hak asuh 11 kasus, serta kekerasan seksual 10 kasus.
UPTD PPA Kaltim menyediakan enam layanan pendampingan, sementara pengaduan dapat dilakukan melalui QR code, telepon siaga, dan media sosial resmi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Samarinda, IDN Times - Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menangani 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 52 kasus melibatkan korban perempuan, sedangkan 42 kasus lainnya menimpa anak-anak.

Kepala UPTD PPA Kaltim, Kholid Budhaeri, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan penanganan kasus agar setiap korban mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum.

“Penanganan kasus kekerasan terus dioptimalkan agar seluruh korban memperoleh kepastian hukum dan perlindungan memadai,” kata Kholid dilaporkan Antara di Samarinda, Jumat (13/12/2026).

1. Kasus PPA sudah terjadi di Kaltim

ilustrasi KDRT (pexels.com/Alex Green)

Berdasarkan data UPTD PPA Kaltim, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan selama Oktober 2026, yakni sebanyak 40 kasus.

Selain KDRT, UPTD PPA Kaltim mencatat 16 kasus kekerasan psikis, 13 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), 11 kasus sengketa hak asuh, dan 10 kasus kekerasan seksual.

Kholid menjelaskan, UPTD PPA Kaltim menyediakan enam layanan utama untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik maupun psikologis.

Enam layanan tersebut meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan rumah penampungan sementara.

2. Layanan pendampingan bagi korban

Ilustrasi pendampingan belajar. (unsplash.com/Vitaly Gariev)

Menurut Kholid, layanan pengaduan terpadu dan pendampingan hukum menjadi dua jenis layanan yang paling banyak diakses korban selama periode tersebut.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan tindak kekerasan, baik yang dialami sendiri maupun yang diketahui terjadi di lingkungan sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat tidak ragu melapor dan berani bersuara bila mengalami maupun menyaksikan tindak kekerasan,” ujarnya.

Untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam melapor, UPTD PPA Kaltim terus menyosialisasikan kampanye publik bertajuk Lapor Yuk Jangan Diem. Kampanye tersebut disebarluaskan ke berbagai wilayah permukiman masyarakat.

3. Pengaduan kasus-kasus KDRT di Kaltim

Ilustrasi lapor polisi. (IDN Times/ Agung Sedana)

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui pemindaian kode respons cepat (QR code), saluran telepon siaga, maupun layanan informasi melalui akun media sosial resmi UPTD PPA Kaltim.

Kholid berharap masyarakat semakin aktif melaporkan setiap tindak kekerasan agar korban, khususnya perempuan dan anak, segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan.

“Keberanian warga melaporkan setiap kejadian sangat membantu kami menyelamatkan masa depan perempuan serta anak-anak korban kekerasan,” pungkasnya.